Artikel

Tjahjo Kumolo, calon menteri berjulukan La Ode Lakina Kaogesana Lipu

Tjahjo Kumolo, calon menteri berjulukan La Ode Lakina Kaogesana Lipu

Mantan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tiba di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa (22/10/2019). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/hp.

Jakarta (ANTARA) - Tjahjo Kumolo dijuluki "La Ode Lakina Kaogesana Lipu". Julukan yang diberikan saat Tjahjo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Sabtu (10-10-2015).

Dengan sebutan La Ode Tjahjo Kumolo Lakina Kaogesana Lipu, kata tokoh adat Buton La Ode Jabaru, sekaligus menjadi warga dan sesepuh Kesultanan Buton yang berdomisili di Jakarta sebagai Menteri Dalam Negeri.

La Ode berarti pemberian pujian atau penghargaan kepada seseorang oleh adat Kesultanan Buton sebagai negarawan atau bangsawan yang selalu berjuang membangun bangsa, agama, dan mempertahankan adat yang menjadikan budaya.

Kaogesana artinya pembesar atau atasan, tingkat kedudukan sosial yang tinggi dalam kesultanan Buton. Lakina berarti pimpinan dalam suatu kadie (kawasan) yang masyarakatnya menganut agama Islam.

Lipu artinya wilayah yang meliputi negara, daerah, kecamatan, kelurahan, dan desa.

Gelar tersebut diperoleh Tjahjo saat menjabat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Kabinet Kerja Jokowi Widodo (Jokowi) periode pemerintahan pertama (2014—2019).

Baca juga: Tjahjo Kumolo: Menteri tak boleh punya visi dan misi sendiri

Jokowi memuji Tjahjo sebagai politikus yang profesional saat mengenalkan Tjahjo di Istana. “Beliau politikus profesional, orang yang demokratis, juga tegas,” kata Jokowi saat mengenalkan Tjahjo sebagai Mendagri pada tahun 2014. Tugas yang diemban Tjahjo hingga sekarang.

Tjahjo pun diketahui merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Pelaksana Tugas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Saat menjabat sebagai Kepala BNPP, Tjahjo sukses bekerja sama dengan kementerian/lembaga lain dan menjadikan badan tersebut menjadi kawah candradimuka pembangunan daerah perbatasan di Indonesia.

Pembangunan daerah perbatasan merupakan salah satu program yang terdapat dalam Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla setelah terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2014—2019.

Pada hari Selasa, (1/10), Tjahjo ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Pelaksana Tugas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia karena menteri sebelumnya, Yasonna Laoly mengundurkan diri karena terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan.

Ketegasan Tjahjo tampak meski baru sebulan menjabat Plt. Menkumham. Ia berani memecat seorang pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Balikpapan karena prokhilafah.

Politisi Profesional

Politikus PDI Perjuangan itu lahir di Solo, Jawa Tengah, pada tanggal 1 Desember 1957. Namun, dia tumbuh dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi di Semarang.

Tjahjo juga merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menuntaskan perkuliahan sarjana hukum pada tahun 1985.

Semasa kuliah, Tjahjo aktif terlibat dalam organisasi kepemudaan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Bahkan, pernah menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KNPI pada tahun 1990 sampai 1993.

Tjahjo pandai membaca 'arah' perpolitikan. Pada masa Orde Baru, Tjahjo yang baru lulus kuliah bergabung dengan Partai Golkar dan terpilih sebagai anggota DPR pada Pemilihan Umum (Pemilu) 1987.

Ketika usianya 30 tahun, Tjahjo Kumolo kembali menjadi anggota DPR dari Golkar pada Pemilu 1992. Ia menjabat sebagai anggota DPR dari Fraksi Golkar hingga 1998.

Setelah Orde Baru berakhir, Tjahjo pun pindah ke PDI Perjuangan. Pada masa itu, dia langsung dikenal sebagai juru bicara Taufiq Kiemas—suami Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Ucap terima kasih, Tjahjo pastikan diri nurut instruksi

Tjahjo juga menempati posisi Direktur Sumber Daya Manusia Penelitian Pengembangan (SDM Litbang) Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan pada tahun 1999 sampai 2002.

Selanjutnya, dia juga terpilih menjadi anggota DPR periode 1999—2004 dari partai barunya. Pada saat itu, Tjahjo bertugas sebagai Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI (1999—2002) dan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI (2002—2003).

Pada Pemilu 2004, dia terpilih lagi di DPR dan menjadi anggota Komisi XI serta anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI (2004—2008). Ia juga menjabat Ketua Fraksi PDIP DPR RI (2004—2009), dan Wakil Ketua Tim Lumpur Sidoarjo DPR RI (2006—2007).

Pada Pemilu 2009, Tjahjo kembali menduduki posisi sebagai anggota DPR dan menjadi Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI periode 2009—2014.

Dalam Kongres III PDI Perjuangan, Tjahjo ditunjuk oleh Megawati untuk menduduki jabatan sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan pada 0tahun 2010 hingga 2015.

Politikus Berkomitmen

Ketika Pemilu 2014, Tjahjo terpilih lagi sebagai anggota DPR. Namun, Presiden Jokowi, yang dahulu pernah menjadi Wali Kota Surakarta, menugasi Tjahjo untuk menduduki posisi Menteri Dalam Negeri di Kabinet Kerja I.

Saat menjabat Mendagri, Tjahjo segera mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan.

"Seandainya diberi tugas sebagai pembantu presiden, ya, saya konsekuen akan mengajukan mundur sebagai sekjen partai kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri," kata Tjahjo Kumolo di Jakarta, Minggu (26-10-2014).

Tjahjo pun segera digantikan oleh Hasto Kristiyanto yang ditunjuk menjadi Sekjen PDI Perjuangan hingga sekarang. Pada tanggal 28 Oktober 2014, Tjahjo juga mengajukan surat resmi pengunduran sebagai anggota DPR.

Baca juga: Tjahjo Kumolo ke Istana diikuti Sofyan Djalil dan Bambang Brodjonegoro

Hingga akhir masa jabatannya sebagai menteri, Tjahjo tak mengajukan diri lagi sebagai anggota DPR. Tidak seperti kompatriotnya yang lain. Menurut dia, tidak etis apabila melamar sebagai calon anggota legislatif karena sering bertemu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

"Saya 'kan melekat dengan semua pihak. Kalau ada label caleg, mau ketemu KPU dan ketemu Bawaslu, 'kan tidak etis," kata Tjahjo Kumolo di Kemendagri, Jakarta, Selasa (17-7-2018).

Ia pun menyelesaikan tugasnya sebagai Mendagri dan Plt. Menkumham hingga selesai.

Dalam beberapa kesempatan, Tjahjo pernah mengatakan bahwa dirinya TNI alias "taat nurut instruksi".

Presiden Jokowi rupanya masih membutuhkan Tjahjo Kumolo di pos kementerian. Jokowi memanggil Tjahjo menghadap di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10) sore tadi.

Mengenakan kemeja putih, Tjahjo melambaikan tangan dan tersenyum kepada wartawan. Bahkan, dia sempat menyalami beberapa wartawan yang dikenalnya secara singkat namun tidak sedikit pun memberikan komentar sebelum memasuki Istana.

Namun, Tjahjo tetap merahasiakan jabatan yang akan diembannya untuk lima tahun ke depan.

"Jabatan besok saja, saya tidak ingin mendahului," kata Tjahjo di Istana Negara, Selasa tadi.

Presiden pada dua hari terakhir telah mengundang sejumlah tokoh ke Istana Negara di Jakarta. Presiden Jokowi diketahui akan mengumumkan nama-nama menteri di Kabinet Kerja Jilid II secara resmi pada hari Rabu (22/10).

Baca juga: Masih rahasiakan posisinya, Tjahjo Kumolo kembali jadi menteri Jokowi

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mendagri tinjau Jembatan Holtekamp yang akan diresmikan Presiden Jokowi

Komentar