Di DPR, Zainuddin berkali-kali dimutasi ke beberapa komisi berbeda. Pada 2014, ia bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi VII yang membidangi energi, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup. Saat itu, ia getol memberikan pendapat soal gas yang merupakan komoditas strategis sehingga pemerintah harus menyusun kebijakan yang mengatur penggunaan, distribusi dan pengolahan gas bumi secara jelas, tegas dan memikirkan kepentingan nasional.

Pada 2015, ia bertugas di Komisi VIII yang membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Pada 2016, ia dipindahkan ke Komisi I dengan lingkup tugas bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen.

Kemudian sejak 2016, Zainudin ditugaskan menggantikan posisi Rambe Kamrulzaman sebagai Ketua Komisi II yang bertanggung jawab dalam bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur dan reformasi birokrasi, kepemiluan, pertahanan dan reforma agraria.

Karirnya di Golkar pun bisa dibilang semakin sukses, terlebih sejak 2013, Zainudin diberi mandat oleh Ketua Umum Golkar saat itu Aburizal Bakrie untuk memimpin Golkar Jawa Timur. Ia juga menjabat Ketua DPP Golkar periode 2014-2019.

Menjelang Munas Golkar 2014, Amali lebih memilih datang pada Munas Ancol ketimbang Bali. Di sana, Zainudin terpilih sebagai sebagai sekretaris jenderal untuk periode 2014-2015 bersama Agung Laksono sebagai ketua umum.

Sementara hasil Munas Bali menetapkan Abirizal Bakrie sebagai Ketua Umum Golkar dan Idrus Marham sebagai Sekjen DPP Golkar.

Baca juga: Zainudin Amali terus tersenyum lepas saat masuk ke istana

Apabila melihat rekam jejak karier politiknya, Zainudin terlihat tak pernah bersentuhan dengan olahraga. Namun ia pernah memberikan tanggapan soal pengelolaan kawasan Gelora Bung Karno.

Pada 23 Oktober 2018, Komisi II DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemensesneg, Dirut PPK-K dan PPK-GBK tentang pengelolaan kawasan Gelora Bung Karno dan Kemayoran. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Zainuddin Amali.

Sebagai pengantar rapat, Zainuddin meminta penjelasan kelayakan Lapangan Tembak di Senayan yang sempat mengganggu kegiatan di DPR. Zainuddin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sekretariat Negara, Dirut PPK-K dan Dirut PPK-GBK yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan regional dan nasional seperti saat Asian Games dan Asian Para Games yang lalu.


Meski nirpengalaman bidang olahraga, ia tetap sukses pada politik apalagi ia juga berkomitmen meningkatkan prestasi dengan pembinaan olahraga di dalam negeri. Sosoknya bisa memberikan harapan baru bagi keolahragaan Indonesia ke depan.

Selain politik, Zainudin juga berhasil di dunia usaha. Ia telah memimpin beberapa perusahaan antara lain Direktur PT Putra Mas, Direktur PT Makmur Triagung, Komisaris PT Wirabuana Dwi Jaya Persada, dan Direktur PT Surya Terang Agung.

Adapun berdasarkan data LHPKN versi laporan periode 2018, total kekayaan Zainudin mencapai Rp17,9 miliar. Harta Zainudin didominasi surat berharga sebesar Rp8 miliar serta tanah dan bangunan senilai Rp5 miliar.
 

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2019