Jadi Mentan, Syahrul Limpo janji seragamkan data pangan

Jadi Mentan, Syahrul Limpo janji seragamkan data pangan

Syahrul Yasin Limpo (berdiri) saat diperkenalkan Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pertanian di tangga depan Istana Merdeka Jakarta, Rabu (22/10/2019) (Biro Pers dan Media Setpres RI)

Dalam 100 hari harus bisa menyeragamkan data. Tidak boleh ada dua atau tiga data. Harus ada data valid yang kita sepakati bersama
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian dalam Kabinet Indonesia Maju, Syahrul Yasin Limpo, berjanji dalam program kerja 100 harinya dapat menyeragamkan data pangan yang hingga saat ini belum terselesaikan.

"Dalam 100 hari harus bisa menyeragamkan data. Tidak boleh ada dua atau tiga data. Harus ada data valid yang kita sepakati bersama," kata Syahrul Limpo usai dilantik Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Syahrul menegaskan bahwa harus ada data pangan yang akan disepakati penggunaannya dan harus memiliki variabel yang kuat sehingga bisa dipantau dengan baik.

Presiden Joko Widodo, saat memperkenalkan Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Pertanian, menyebutkan tugas-tugasnya diantaranya yang berkaitan dengan petani, pangan dengan korporasi pertanian, produktivitas pertanian.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Syahrul yang pernah menjadi Bupati Gowa pada 1994–2002, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2003–2008 dan Gubernur Sulawesi Selatan 2008–2018 ini mengaku siap melaksanakan tugas yang diminta Presiden Jokowi.

"Saya pada prinsipnya diperintahkan untuk totalitas," ucap Syahrul.

Meski lebih banyak punya pengalaman menjadi birokrat di daerah, Syahrul pun mengaku mampu untuk mengurus isu pertanian dalam skala nasional.

"Saya ngurusi (pertanian) itu mulai dari kepala desa, lurah, bukan hal yang baru," kata Syahrul.

Baca juga: Kabinet baru, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo

Baca juga: Syahrul Limpo diminta mengurus bidang pertanian

Baca juga: Syahrul Limpo sudah izin Surya Paloh untuk temui Presiden Jokowi

 

Pewarta: Joko Susilo
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menteri PPN rombak 43 regulasi untuk pindahkan Ibu Kota

Komentar