Gerindra Jatim lakukan penjaringan calon kepala daerah

Gerindra Jatim lakukan penjaringan calon kepala daerah

Ketua DPD Gerindra Jatim Soepriyatno (kanan) didampingi Sekretaris Gerindra Jatim Anwar Sadad (kiri) saat memberikan keterangan pers di kantornya di Surabaya, Rabu (23/10/2019) malam. (Foto Fiqih Arfani)

Surabaya (ANTARA) - Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Jawa Timur melakukan penjaringan calon kepala daerah untuk mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 2020.

"Kami menjaring tokoh-tokoh yang layak melalui pendaftaran di kantor-kantor DPC Gerindra yang daerahnya menggelar pilkada serentak," ujar Ketua DPD Gerindra Jatim Soepriyatno kepada wartawan di kantornya di Surabaya, Rabu malam.

Pada kesempatan tersebut, ia bersama pengurus tingkat provinsi lainnya mengumpulkan para ketua DPC Gerindra terkait mekanisme dan teknis pendaftaran.

Di Jatim, total ada 19 kabupaten/kota akan menggelar pilkada serentak yang dijadwalkan pada 23 September 2020.

Baca juga: Polri minta masyarakat tidak terpecah karena pilkada

Rinciannya, Kota Surabaya, Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang dan Kabupaten Ngawi.

Kemudian Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Gresik serta Kabupaten Kediri.

Soepriyatno menjelaskan, pendaftaran dibuka serentak pada 25 Oktober 2019 dan ditutup 15 November 2019. Kemudian hasil dari dari DPC dilaporkan ke DPD untuk dilakukan verifikasi di tingkat provinsi sebelum akhirnya dilaporkan ke DPP.

Baca juga: Kekurangan Anggaran Pengamanan Pilkada Serentak Dibebankan APBN

"Nanti hasil akhir tetap di pusat. Tapi, mekanismenya harus sesuai prosedur dan dari bawah. Jadi, siapa saja yang ingin maju maka wajib sifatnya daftar, termasuk kader Gerindra sendiri," ucapnya didampingi Sekretaris Gerindra Jatim Anwar Sadad.

Yang paling penting, kata dia, calon pendaftar boleh dari kalangan manapun dan tidak dipungut biaya apapun.

Anggota DPR RI tersebut juga menjelaskan partainya siap berkoalisi dengan partai politik lainnya untuk mengantarkan tokoh yang layak duduk sebagai wali kota/bupati atau wakil wali kota/wakil bupati.

"DPP pasti membuka komunikasi dengan tokoh masyarakat, ulama, akademisi, partai politik hingga ormas," tuturnya.

Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPU tetapkan Khofifah sebagai Gubernur Jatim

Komentar