"Siapa pemenang pemilu di Papua, kadernya-lah yang akan memimpin DPRP. Siapapun dia, tergantung dari keputusan partai, tidak ada yang bisa intervensi hal itu," katanya di Kota Jayapura, Papua, Rabu.
Ia menegaskan, partai pemenang yang akan menentukan figur atau sosok yang tepat dari kadernya, yang akan ditunjuk untuk memimpin DPRP, bukan karena masalah dari tokoh mana atau dari mana dia berasal. "Ini yang perlu dipahami," kata Elvis.
Baca juga: Biak tunggu juknis pendaftaran 14 anggota DPRP Otsus
Sementara itu, Yusuf Inamarey dari Otorita Adat Mamberamo Raya mengatakan tak ada aturan hukum yang menyebutkan bahwa yang menjadi pimpinan DPRP harus orang asli Papua.
"Kecuali dalam penentuan gubernur dan wakil gubernur. Sedangkan di DPRP itu tak ada. Kami pikir politisi jangan memaksakan diri dan memberi informasi yang salah ke publik. Suara terbanyak itu yang didelegasikan untuk jabatan pimpinan," katanya lewat telepon seluler.
Baca juga: Rekrutmen 14 kursi Otsus DPRP periode 2019-2024 berubah
Ia melihat ada protes yang bukan dari partai politik peserta Pemilu tapi dari politikus jalur kursi otonomi khusus (Otsus), yang tidak seharusnya mengatur internal partai.
Belakangan ini, di Papua muncul suara yang meminta Ketua DPRP adalah orang asli Papua, meski telah jelas tak ada regulasi yang mengatur siapa yang bisa menduduki jabatan pimpinan DPRP, termasuk dalam UU Otsus.
Pewarta: Alfian Rumagit
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019
