NTT gunakan dana desa bangun 30.260 unit rumah mulai 2020

NTT gunakan dana desa bangun 30.260 unit rumah mulai 2020

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sinun Petrus Manuk memberikan sambutan dalam acara rapat kerja Gubernur NTT yang dipusatkan di Gedung Olah Raga (GOR) Flobamorata, Kota Kupang, Kamis. (ANTARA/Aloysius Lewokeda)

Kupang (ANTARA) - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sinun Petrus Manuk, mengemukakan pemerintah daerah akan menggunakan dana desa untuk membangun rumah layak huni sebanyak 30.260 unit mulai tahun 2020 mendatang.

"Mulai 2020 akan dibangun sebanyak 30.260 unit rumah layak huni dengan target sampai 2023 akan terbangun sebanyak 121.040 unit," katanya dalam acara rapat kerja Gubernur NTT yang dipusatkan di Gedung Olah Raga (GOR) Flobamorata, Kota Kupang, Kamis.

Rapat kerja tersebut digelar Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat bersama semua kepala daerah dari 22 kabupaten/kota se-NTT, melibatkan sekitar 268 camat, 194 lurah, serta 1.917 kepala desa.

Baca juga: Pemrop NTT dorong bupati percepat pencairan dana desa tahap ketiga

Dalam kesempatan itu, Sinun Petrus menjelaskan, pemanfaatan dana desa untuk pembangunan rumah layak huni telah disepakati dalam rapat bersama kepala dinas PMD dari 21 kabupaten pada Maret lalu di Kabupaten Rote Ndao.

Selain itu, juga disepakati melalui penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Gubernur NTT dengan bupati dari 21 kabupaten di Labuan Bajo beberapa waktu lalu.

Baca juga: Ketua MPR: Masyarakat rasakan manfaat dana desa

Sinun Petrus mengatakan, pembangunan rumah layak huni tersebut sebagai upaya gerakan bersama mengurangi angka kemiskinan di provinsi setempat.

Dia menjelaskan, selama 2014-2019, jumlah dana desa yang disalurkan pemerintah pusat untuk provinsi setempat mencapai Rp10,5 triliun lebih.

Alokasi dana desa, lanjutnya, juga bertambah sebanyak Rp70 miliar di 2020 yang menyebar pada 18 kabupaten di provinsi berbasiskan kepulauan itu.

Dia mengatakan, namun pemanfaatan dana desa belum secara signifikan mengurangi angka kemiskinan di daerah itu.

"Karena itu kita sepakat agar salah satu pemanfaatannya untuk bangun rumah layak huni untuk menekan angka kemiskinan yang ditargetkan pemerintah provinsi mencapai 12 persen pada 2023," katanya.

Baca juga: Lima tahun Jokowi-JK, gerakan desa sebagai motor pembangunan
Baca juga: Nagari di Padang Pariaman gunakan dana desa kembangkan pariwisata
Baca juga: Kemendes PDTT manfaatkan dana desa untuk atasi stunting

Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kapolda imbau aparat desa dilarang berikan bantuan dana ke KKB

Komentar