Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan melibatkan Partai Gerindra ke Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 adalah demi mewujudkan demokrasi gotong royong.

"Ya kita ini ingin membangun sebuah demokrasi gotong royong, jadi perlu saya sampaikan Indonesia ini tidak ada oposisi seperti di negara lain, demokrasi kita adalah demokrasi gotong royong," kata Presiden Joko Widodo saat diskusi bersama wartawan di Istana Merdeka Jakarta, Kamis.

Ada dua orang dari Partai Gerindra yang masuk dalam kabinet kepemimpinan Presiden Jokowi yaitu Menteri Pertahanan dijabat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) dijabat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo.

Prabowo Subianto bahkan menjadi kompetitor Jokowi pada pemilihan presiden (pilpres) 2019 lalu.

"Kalau (Gerindra masuk kabinet) itu baik untuk negara, baik untuk bangsa, kenapa tidak? Dan memang sistem presidensial yang kita miliki ini tidak seperti di luar yah, hanya ada dua partai besar, ini tidak. Meski hanya ada dua partai yang berkompetisi tetapi partainya banyak dan menuju sebuah proses demokrasi dalam bernegara ke depan," jelas Presiden.

Mengikutsertakan Gerindra masuk dalam pemerintahan menurut Presiden dapat mematangkan demokrasi Indonesia.

"Saya kira proses-proses kematangan, proses berdemokrasi semuanya dalam proses, tetapi saya melihat itu menuju sebuah koridor yang semakin baik ke depan," tambah Presiden.

Baca juga: Pengamat : Presiden rekrut Prabowo langkah strategis

Baca juga: Mahfud MD: Prabowo tunjukkan iktikad kerja bersama

Baca juga: Sandiaga nilai Prabowo beri sinyal persatuan Indonesia


Namun Presiden Jokowi tidak menjelaskan alasan khusus mengapa ia menempatkan Prabowo di kursi menteri pertahanan.

"Ya memang pengalaman beliau (Prabowo) kok, pengalaman besar beliau ada di situ (menteri pertahanan)," ungkap Presiden.

Langkah Presiden Jokowi memasukkan Prabowo Subianto dinilai mengejutkan oleh sejumlah pengamat. Jokowi dan Prabowo bersaing ketat dua kali dalam pemilihan presiden 2014 dan 2019 dan hasil kedua Pilpres ini digugat sampai Mahkamah Konsitusi dan hasilnya tetap memenangkan Presiden Jokowi.

Pada era Orde Baru, jabatan menteri pertahanan dipegang oleh petinggi militer, yang saat itu merangkap jabatan sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Sejak era reformasi hingga sekarang, sejumlah menteri pertahanan berasal dari kalangan sipil, seperti Juwono Sudarsono, Mahfud M.D, Matori Abdul Djalil, dan Purnomo Yusgiantoro.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019