Puskapsi pertanyakan janji Jokowi bentuk Pusat Legislasi Nasional

Puskapsi pertanyakan janji Jokowi bentuk Pusat Legislasi Nasional

Direktur Puskapsi FH Unej Dr Bayu Dwi Anggono (tengah) saat diskusi publik di Fakultas Hukum Unej. (Zumrotun Solichah/Dok)

Ketiadaan Pusat Legislasi Nasional akan menjadikan kementerian atau lembaga non-kementerian menjadi sangat bebas dalam membentuk regulasi dan sangat mungkin mengulang lagu lama, yaitu regulasi tersebut bertentangan satu dengan yang lain, tuturnya
Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember Dr Bayu Dwi Anggono mempertanyakan janji Presiden Joko Widodo untuk membentuk Pusat Legislasi Nasional.

"Presiden Joko Widodo menjanjikan untuk membentuk satu lembaga, yaitu Pusat Legislasi Nasional, namun saat pengumuman kabinet, lembaga tersebut tidak juga dibentuk," katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis.

Menurutnya, keberadaan Pusat Legislasi Nasional sangat penting untuk menyatuatapkan dan mengharmoniskan pembentukan regulasi di Indonesia yang selama ini sangat kental ego sektoral antar-kementerian, sehingga menjadikan regulasi Indonesia menjadi obesitas dan saling tumpang tindih.

Baca juga: Jokowi ingin bentuk Pusat Legislasi Nasional

"Belum lagi regulasi di daerah yang tanpa kontrol karena dalam pembentukannya tidak semuanya melalui proses harmonisasi dengan regulasi di tingkat pusat," ucap pakar hukum tata negara Universitas Jember itu.

Ia mengatakan, batalnya presiden membentuk Pusat Legislasi Nasional menunjukkan komitmen presiden untuk menjadikan regulasi sebagai alat pembawa kesejahteraan makin dipertanyakan.

"Ketiadaan Pusat Legislasi Nasional akan menjadikan kementerian atau lembaga non-kementerian menjadi sangat bebas dalam membentuk regulasi dan sangat mungkin mengulang lagu lama, yaitu regulasi tersebut bertentangan satu dengan yang lain," tuturnya.

Baca juga: Pakar: konsep "Omnibus Law" perlu lembaga Pusat Legislasi Nasional

Bayu menjelaskan, pernyataan presiden untuk membentuk omnibus law untuk penyederhanaan regulasi juga tidak akan efektif jika diserahkan kepada beberapa kementerian.

"Dibutuhkan suatu lembaga tunggal untuk merumuskan omnibus law mengingat omnibus law sebagai UU yang memuat substansi atau materi untuk menegasikan norma-norma hukum sebelumnya yang tersebar dalam beberapa UU perlu penyusunan yang hati-hati dengan mengesampingkan ego sektoral," katanya.

Melihat susunan Kabinet Indonesia Maju, lanjut dia, bisa disebut belum merepresentasikan visi misi Presiden Jokowi sebagaimana dijanjikan saat masa kampanye, terutama janji di bidang hukum di antaranya pembentukan Pusat Legislasi Nasional.

Baca juga: Soal Pusat Legislasi Nasional, pengamat nilai Jokowi ungkap gagasan baru

"Tentu sulit berharap kinerja bidang hukum kabinet itu akan berjalan baik jika untuk urusan substansi hukum saja ternyata presiden belum memenuhi janjinya," ujarnya.

Padahal, lanjutnya, substansi hukum akan mendukung efektifnya kerja penegakan hukum sekaligus budaya hukum dalam masyarakat di Indonesia.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden minta program rehabilitasi sekolah melalui skema bersama

Komentar