bagaimana menyederhanakan dan mempercepat perizinan di daerahJakarta (ANTARA) - Investor listrik yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) menilai bahwa tantangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) saat ini adalah merealisasikan berbagai komitmen investasi di daerah.
"Investor itu sudah antri. Tapi cuma sampai di meja MoU (memorandum of understanding) di pusat. Masalah ada direalisasi daerah," ujar Direktur Eksekutif APLSI Rizal Calvary Marimbo ketika dihubungi di Jakarta, Jumat.
Ia mengemukakan bahwa terdapat dua harapan besar investor atau pengusaha ketenagalistrikan kepada Ketua BKPM baru, yakni Bahlil Lahadalia.
"Pertama, adalah bagaimana menyederhanakan dan mempercepat perizinan di daerah. Terlalu lama dan berbelit-belit. Tergantung mood-nya kepala daerah," ucapnya.
Menurut dia, reformasi perizinan investasi di BKPM telah menunjukan perbaikan. Namun, reformasi itu tidak diikuti oleh banyak daerah di bawahnya. Akibatnya, kinerja investasi nasional kurang memuaskan setiap tahun.
"Jadi, sekarang kendalanya di daerah. Masih sangat lamban," ucapnya.
Baca juga: Jadi Kepala BKPM, Bahlil akan pastikan realisasi investasi yang masuk
Baca juga: Hipmi harapkan Bahlil berani buat regulasi libatkan pengusaha muda
Ia menambahkan perizinan di daerah untuk investasi ketenagalistrikan dan sektor lainnya cukup buruk. Salah satunya, masih berlapis-lapisnya perizinan di tingkat daerah.
"Bisa berbulan-bulan bahkan lebih dari satu tahun baru keluar izinnya," katanya.
Ia menyontohkan izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin lokasi yang masih menjadi kewenangan daerah masih berjalan lamban. Investor mesti menunggu satu hingga dua tahun hanya untuk selembar surat.
"Mau bangun belum ada IMB. Ada yang nekat bangun, sambil tunggu IMB-nya yang tidak muncul-muncul juga. Menunggu itu biaya semua. 'Cost over run'-nya melonjak," katanya.
Untuk harapan kedua, Rizal mengatakan, BKPM diharapkan dapat mensinkronkan regulasi di tingkat kementerian dan lembaga agar pro terhadap iklim investasi yang baik.
"Yang pertama tadi koordinasi secara vertikal. Dan Kedua secara horizontal, bagaimana mengharmonisasikan regulasi-regulasi di berbagai kementerian yang tumpang tindih," katanya.
Baca juga: Jokowi menugasi Mendagri Tito Karnavian kawal investasi di daerah
Menurut dia, ego sektoral antar kementerian dan lembaga saat ini dirasa masih tinggi. Kementerian cenderung memiliki visinya masing-masing. Akibatnya, banyak kementerian yang membuat regulasi dan cenderung mempersulit investor.
"Ego sektoral ini yang harus diberantas oleh Ketua BKPM. Agar semua bersatu padu mendukung visi Presiden menciptakan iklim yang baik untuk investasi," kata Rizal.
Rizal mengatakan APLSI siap bekerja sama dengan untuk membangun iklim investasi yang sehat ke depan. Konsep layanan perizinan terintegrasi secara online (Online Single Submission/OSS) dinilai perlu diadaptasi, diintegrasikan serta diharmonisasikan di daerah masing-masing.
Ia berharap penunjukan Bahlil sebagai Kepala BKPM yang baru dapat memecahkan kebuntuan investasi kelistrikan nasional.
"Dari rekam jejaknya, Bahlil memiliki keberanian. Cara berpikir beliau juga 'out of the box' dan punya relasi yang bagus dengan kepala-kepala daerah. Kita optimis," ucapnya.
Baca juga: Hipmi optimis Kepala BKPM baru mampu kalahkan Vietnam soal investasi
Baca juga: HIPMI Kalbar bangga Bahlil jadi Kepala BKPM
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
