Apindo nilai wakil menteri tak terlalu perlu

Apindo nilai wakil menteri tak terlalu perlu

Presiden Joko Widodo (keempat kiri) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (keempat kanan) berfoto bersama calon-calon wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sebelum acara pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/10/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama.

Kan sudah ada deputi menteri dan juga dirjen
Jakarta (ANTARA) - Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono mengatakan jabatan wakil menteri tidak terlalu perlu, apalagi jika berasal dari partai politik, karena akan menambah rantai birokrasi dan juga anggaran, padahal menteri sudah dibantu direktur jenderal atau deputi menteri.

"Untuk pengangkatan Wamen sejujurnya saya mengatakan tidak perlu-perlu banget. Kan sudah ada deputi menteri dan juga dirjen. Tetapi kalau suatu kementerian begitu besar, urusannya rumit dan menterinya belum pengalaman masih perlu belajar mungkin di situ diperlukan," kata Iwantono di Jakarta, Jumat, mengenai pengangkatan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju.

Ia mengatakan, jabatan Wakil Menteri (wamen) akan menambah birokrasi dan menambah anggaran. "Padahal dua hal itu harus di hindarkan. Kita kesulitan keuangan, penerimaan negara minim. Jadi hindarkan pengeluaran tidak perlu. Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) juga terus mengumandangkan deregulasi dan debirokratisasi," katanya.


Baca juga: Pengamat nilai Jokowi akomodir pendukung lewat pos wakil menteri
Baca juga: Apindo minta menteri ekonomi tak bagus dalam enam bulan diganti


Kalaupun terpaksa harus ada Wamen, katanya, jumlahnya sebaiknya seminim mungkin, dan kriterianya mereka adalah orang yang kompeten dan sangat pengalaman dalam segi teknis.

Ia mengatakan, Wamen diperlukan jika menterinya memang masih baru dalam birokrasi, dan minim pengalaman teknis yang berkaitan dengan kementerian yang dipimpinnya.

Ia mengatakan, Wamen seharusnya orang teknis dan pengalaman dalam kementerian yang bersangkutan. Jika wamen dari kalangan profesional dan wamennya orang partai maka dikhawatirkan menteri akan sibuk menangani tekanan politik jika keduanya tidak sinkron. "Wamen sebaiknya dihindarkan dari partai," katanya.

Ia mengatakan fungsi Wamen komplementer dengan menterinya, sesuatu yang tidak dimiliki oleh menterinya berkaitan dengan pekerjaan teknis, bisa didukung oleh wamen. Wamen bukan dimaksudkan untuk membangun komunikasi politik dengan partai-partai. Apalagi jika menterinya sudah berasal dari partai politik, untuk apa lagi wamen dari partai politik.

Pertimbangan lain, di kementerian ada deputi menteri dan ada dirjen. "Kalau Wamen ada, apalagi lebih dari satu, deputi menteri dan dirjen-dirjen kerja apa?" katanya.

Keberadaan Wamen, katan​ya, bisa-bisa menimbulkan disharmoni dalam birokrasi. "Jangan lupa kementerian yang sudah sangat tua seperti Kementerian Pendidikan, budaya birokrasinya sudah sangat terbentuk sangat kental. Sehingga kalau terjadi friksi, maka roda organisasi menjadi sangat lambat atau bahkan mandeg. Dan itu merugikan pemerintahan Jokowi dan kita semua," katanya.

Baca juga: Presiden akan kenalkan 12 calon wamen Kabinet Indonesia Maju
Baca juga: Presiden tunjuk dua wakil menteri untuk BUMN
Baca juga: Apindo minta menteri ekonomi segera buat kebijakan jangka pendek

 

Pewarta: Unggul Tri Ratomo
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tjahjo ungkap alasan terbitnya Perpres soal Wamenpan-RB

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar