Membantu paling tidak setahun ini ada hasil yang lebih baik
Jakarta (ANTARA) - Usai mengumumkan 34 nama-nama menteri yang akan menjabat di bawah Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, Presiden Joko Widodo pada Jumat (25/10) siang mengumumkan ada 12 wakil menteri yang akan mendampingi tugas para menteri.

Nama Surya Tjandra, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menjadi salah satu wakil menteri yang berasal dari kalangan politisi, sementara tujuh lainnya dari kalangan profesional.

Pria berusia 48 tahun kelahiran Jakarta, 28 Maret, tersebut menjabat sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), mendampingi Menteri Sofyan Djalil, yang juga petahana di kementerian tersebut sejak 2016.

Surya yang sehari-hari berprofesi sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya itu mengaku diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan aneka masalah terkait tumpang tindih lahan dan konflik agraria.

Baca juga: Sofyan Djalil soal wakilnya: "He fought from the very bottom"

"Harapannya kami diminta membantu Pak Sofyan menyiapkan prosesnya itu. Membantu paling tidak setahun ini ada hasil yang lebih baik," kata Surya di Istana Negara, Jumat.

Meski kondisi fisik yang tidak sempurna, Surya Tjandra dipilih sebagai Wakil Menteri ATR oleh Presiden Jokowi guna melanjutkan reforma agraria dan menyelesaikan berbagai masalah pertanahan. Ia pun mengaku diusulkan sebagai wamen dari PSI.

Seperti sang Menteri Sofyan Djalil yang juga tumbuh dalam keluarga sederhana, Surya Tjandra lahir dari keluarga yang kurang mampu, mengingat sang ayah berprofesi sebagai pedagang ayam potong di Pasar Jatinegara, Jakarta dan harus menghidupi Surya bersama enam saudaranya.

Dikutip dari laman resmi PSI, Surya dan orang tuanya tinggal di rumah kontrakan dan kerap berpindah-pindah, namun tidak pernah terlalu jauh dari Pasar Jatinegara.

Akibat kondisi ekonomi yang tidak mencukupi, Surya dan kakak-kakaknya pernah tidak diperkenankan mengambil rapor, sebelum melunasi biaya sekolah. Karena keuangan juga, dua kakak Surya terpaksa berhenti kuliah.

Namun demikian, Surya berhasil mengenyam pendidikan dan menamatkan studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia kemudian mendapat beasiswa untuk meneruskan Program Master bidang Pendidikan Hukum di Universitas Warwick, Inggris dan memperoleh gelar doktor di Universitas Leiden, Belanda.

Karena kondisinya yang terbatas, Surya pun menjadi sensitif dan memiliki kepedulian tinggi pada kesenjangan sosial dengan berbagai isu kemiskinan serta ketidakadilan. Hal inilah yang mendorongnya untuk bekerja di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Adnan Buyung Nasution dan Yap Thiam Hien merupakan dua tokoh yang menginspirasinya untuk berjuang di jalur hukum. Selain kedua tokoh tersebut, Munir Said Thalib adalah seorang yang dikaguminya. Pejuang hak asasi manusia ini juga yang memantapkan niat Surya untuk memperjuangkan hak asasi manusia.

Tantangan reforma agraria

Pemerintah menargetkan 135 juta bidang tanah dapat terdaftar dan bersertifikat tahun 2025. Dari target tersebut, hingga saat ini realisasi sertifikasi tanah mencapai 67 juta bidang tanah. Artinya, masih ada 68 juta bidang tanah lagi yang harus diselesaikan oleh Kementerian ATR/BPN.

Sejak pemerintahannya bersama Jusuf Kalla, Presiden Joko Widodo tidak henti-hentinya memberikan sertifikat tanah secara gratis untuk masyarakat. Sertifikat ini berguna untuk menghindari sengketa tanah dan memberi akses permodalan bagi masyarakat.

Masalah pertanahan juga menjadi sorotan Presiden karena menyebabkan investor tidak tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Di tengah dampak perdang dagang antara Amerika Serikat dan China, setidaknya ada 33 perusahaan keluar dari China untuk melakukan perpindahan lokasi pabrik.

Namun, dari jumlah tersebut, tidak satu pun yang melirik Indonesia sebagai tujuan investasi mereka. Vietnam berhasil mengambil kesempatan ini karena iklim investasi yang lebih mendukung. Hal ini membuat Presiden Jokowi pun jengkel.

Sofyan menjelaskan salah satu alasan yang menghambat investasi asing ke dalam negeri adalah birokrasi izin pertanahan yang berbelit-belit, serta sengketa tanah akibat ulah mafia.

Sepanjang 2019, terdapat 60 kasus mafia tanah yang terdeteksi oleh Kementerian ATR dan Kepolisian RI. Dari ulah mafia tanah ini, investasi pun menjadi terhambat, salah satunya berdampak pada perusahaan Korea Selatan, PT Lotte Chemical, dengan nilai investasi senilai 4 miliar dolar AS atau setara Rp56 triliun.

Atas komitmen dan koordinasi Kementerian ATR/BPN bersama Kepolisian RI yang didukung perlengkapan teknologi yang pesat, gerak mafia tanah dapat dilacak.

Pelacakan mulai dari pemalsuan dokumen, pemalsuan data hingga keberadaan praktik layanan jasa pengurusan sertipikat tanah yang ilegal bisa diketahui dengan mudah oleh satgas mafia tanah.

Upaya lain yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam memberantas mafia tanah dengan memperkenalkan layanan pertanahan terintegrasi secara elektronik.

Layanan pertanahan yang terintegrasi secara elektronik, terdiri dari Layanan Elektronik Hak Tanggungan/HT-el (Pendaftaran Hak Tanggungan, Roya, Cessie, Subrogasi), Layanan Elektronik Informasi Pertanahan, Zona Nilai Tanah (ZNT), Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan Pengecekan serta Modernisasi Layanan Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah.

Dalam mendukung layan tersebut, sebanyak 42 Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia ditunjuk sebagai Lokasi Pilot Project Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik.

Salah satu tujuan dengan adanya layanan elektronik ini adalah mencegah praktik-praktik kecurangan yang dilakukan oleh mafia tanah.

Baca juga: PSI bangga Presiden Jokowi pilih Surya Tjandra jadi Wamen
Baca juga: Grace Natalie nilai Surya Tjandra salah satu kader terbaik PSI
 

Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2019