Penyerapan anggaran 2019 hingga bulan Oktober ini lebih baik jika dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang samaJakarta (ANTARA) - Penyerapan anggaran Pemprov DKI Jakarta masih 57,1 persen hingga Oktober 2019, akan tetapi pemerintah daerah setempat masih yakin sampai dengan akhir tahun 2019 bisa mencapai target anggaran 85 persen.
Dilihat dari laman Bappeda DKI Jakarta, pada Jumat ini total jumlah anggaran yang menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung adalah sebesar Rp44,5 triliun dari alokasi Rp77,8 triliun (tanpa Silpa) atau baru terserap sekitar 57,1 persen.
"Dari target kami 85-an persen, berarti kan tinggal sekitar 25 persen lagi. 25 persen lagi ada di kegiatan-kegiatan fisik kami. Dan kegiatan fisik kita memang dibayarkan pada 15 Desember. Bobotnya kita hitung di situ. Makannya masih yakin," ucap Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota Jakarta, Jumat.
Yang akan didorong untuk segera terserap, kata Saefullah, adalah dinas yang memiliki belanja program-program terkait pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
Baca juga: Tak capai target, TKD PNS Jakarta ditunda hingga dipotong
Baca juga: Anggaran pengendalian banjir Jakarta Rp1 triliun belum diserap
Baca juga: Kadishub Jakarta akui anggaran MRT Rp217 miliar belum terserap
"Jadi belanja yang dibutuhkan masyarakat itu tidak boleh tertunda. Semua harus bisa terdelivery dengan baik," ucap dia.
Kendati demikian, Saefullah mengaku penyerapan anggaran 2019 hingga bulan Oktober ini lebih baik jika dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama.
"Kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu, DKI Jakarta bulan ini tanggal ini, jauh sekali dibandingkan sekarang," katanya, tanpa menjabarkan serapan tahun sebelumnya.
Selain itu, Saefullah mengaku saat ini sedang melakukan penghematan di akhir tahun ini dengan mengeliminasi anggaran yang dianggap tidak perlu untuk penghematan agar anggaran untuk program prioritas tidak tergerus.
"Justru kami ini lagi pengendalian, pengendalian ketat pencairan karena dana bagi hasil kita dari pusat itu Rp6,3 triliun yang tidak dibayarkan tahun ini, sehingga kita sedang mengatur cash flow kita, ya teman-teman kalau perjalanan dinas dikurangi, makan minum dikurangi, beli ATK dikurangi, kegiatan yang tidak langsung berdampak di masyarakat dikurangi," kata Saefullah.
Namun demikian, diketahui, pada 2018 lalu Pemprov DKI Jakarta tidak mencapai target penyerapan anggaran. Dari target serapan 87 persen, DKI hanya mampu menyerap anggaran 83,83 persen.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2019
