"Dalam periode kedua pemerintahannya, Jokowi ditantang agar bisa menghadirkan suatu desain hubungan bilateral yang komprehensif yang memperhatikan dialog antarwarga," katanya kepada ANTARA di Beijing, Minggu.
Ia mendorong pemerintahan Jokowi mengembangkan secara ekspansif pertukaran antarwarga dalam kaitan hubungan bilateral dengan China, yaitu dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang beragam di kedua belah pihak.
Langkah seperti itu, lanjut dia, diyakini dapat melunturkan kecurigaan masyarakat kedua belah pihak yang terjadi sekarang ini.
"Belajar dari respons publik domestik Indonesia terkait merebaknya isu Xinjiang, maka terlihat sekali hubungan antarwarga menjadi salah satu dimensi interaksi bilateral Indonesia–China yang masih jauh tertinggal," kata kandidat doktor dari salah satu universitas di Xiamen, Provinsi Fujian, itu.
Baca juga: China rilis buku putih kamp vokasi Xinjiang
Kalau saja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf bisa menjawab tantangan itu, maka Indonesia mampu menunjukkan komitmennya untuk membangun persahabatan, bukan sekadar interaksi dengan China.
Yeremi melihat hal yang paling mengemuka dalam hubungan Indonesia–China selama periode pertama pemerintahan Jokowi adalah peningkatan hubungan ekonomi bilateral secara signifikan.
Indonesia juga merespons secara positif Prakarsa Sabuk Jalan (Belt and Road Initiative/BRI) yang dicanangkan Presiden China Xi Jinping.
"Yang patut diapresiasi adalah kemampuan pemerintah kita untuk memastikan bahwa implementasi BRI bukan hanya sekedar supply-driven, melainkan juga demand-driven. Dalam hal ini, BRI diimplementasi di Indonesia menurut kacamata Jakarta, bukan hanya Beijing. Akibatnya, pemerintah kita telah turut memastikan bahwa inisiatif yang dicanangkan China tersebut bakal menjawab kebutuhan domestik Indonesia," ujar staf pengajar Jurusan HI-UI itu.
Dengan melihat pola-pola kerja sama tersebut, dia optimistis bahwa Indonesia akan mengembangkan kembali interaksi ekonomi kedua negara dalam kerangka BRI.
Baca juga: China tanda tangani kesepakatan Sabuk Jalan dengan 18 negara Arab
Terkait proyek kereta api cepat Jakarta–Bandung, dia mencatat beberapa hal yang patut diperhatikan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Jakarta perlu memastikan bahwa kereta tidak sekedar beroperasi dengan baik, namun harus diikuti oleh proses transfer teknologi pengembangan perkeretaapian. Hal ini perlu dipastikan agar interaksi kedua negara tidak melulu terkait dengan proyek-proyek ekonomi, namun turut menjawab tantangan masa depan yang dihadapi Indonesia," kata Yere.
Baca juga: Wapres saksikan penandatangan 23 MoU Indonesia-China
Baca juga: Mega proyek China timbulkan kehati-hatian dari Cendekiawan RI
Perang dagang hanya berdampak moderat bagi Indonesia
Pewarta: M. Irfan Ilmie
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2019
