"BKKBN akan sediakan data, informasi, sekaligus memproyeksikan penduduk, itu akan dipakai oleh kementerian-lembaga teknis," kata Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal di Jakarta, Selasa.
BKKBN mendata penduduk usia muda mulai dalam satu tahun, lima tahun, hingga 25 tahun yang bisa dijadikan bahan pokok bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memproyeksikan pembangunan sekolah dasar dan sekolah lanjutan di wilayah ibu kota yang baru.
Selain itu, BKKBN mendata dan memproyeksikan jumlah angkatan kerja yang bisa digunakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk membuat kebijakan, program, dan aturan terkait ketenagakerjaan.
"Penataan ini tidak bisa berdiri sendiri, kami BKKBN lebih kepada menyediakan data basic (dasar) kependudukan," kata Nofrijal.
BKKBN juga akan menyediakan data Indeks Pembangunan Keluarga yang bisa digunakan untuk merencanakan program asimilasi penduduk pendatang dan penduduk asli.
Pendataan keluarga untuk menyusun Indeks Pembangunan Keluarga tidak hanya akan dilakukan di wilayah ibu kota baru, namun di seluruh Indonesia.
BKKBN berencana melakukan pendataan keluarga di seluruh Indonesia dan menyusun Indeks Pembangunan Keluarga pada 2020.
"Dengan Indeks Pembangunan Keluarga ini kabupaten-kota diharapkan bisa mendesain kependudukan dalam jangka panjang. Setiap kabupaten-kota punya peraturan daerah, roadmap (peta jalan) masalah kependudukan, pertama kuantitas, kualitas, kemudian mobilitas," kata Nofrijal.
Baca juga:
Ibu kota baru perlu fasilitas untuk bayi hingga lansia
BKKBN sebut ibu kota baru akan meratakan bonus demografi
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2019
