“Dengan mempertimbangkan amanah konstitusi, dan visi misi presiden, maka prioritas polugri lima tahun ke depan merupakan kontinuitas dari pelaksanaan polugri lima tahun ke belakang ditambah beberapa penajaman di beberapa bagian,”
Jakarta (ANTARA) - Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia akan melanjutkan politik luar negeri (polugri) dengan prioritas 4+1.

Prioritas tersebut mencakup penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, peningkatan kontribusi Indonesia dan kepemimpinan di kawasan dan dunia, serta infrastruktur diplomasi yang kuat.

“Dengan mempertimbangkan amanah konstitusi, dan visi misi presiden, maka prioritas polugri lima tahun ke depan merupakan kontinuitas dari pelaksanaan polugri lima tahun ke belakang ditambah beberapa penajaman di beberapa bagian,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Prioritas politik luar negeri (polugri) Indonesia tersebut, kata Menlu, telah sesuai dengan prinsip bebas aktif dan memenuhi beberapa elemen yang merupakan amanah pelaksanaan polugri RI, yaitu melindungi seluruh bangsa Indonesia, tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum.

Baca juga: Pengamat: Indonesia akan tetap menganut prinsip bebas aktif

“Amanat ini membentuk ruh polugri yang harus terus terjaga dengan baik dan dilaksanakan sebagai satu kesatuan,” tutur Retno, yang kembali ditunjuk Presiden Jokowi untuk menjalankan tugas sebagai menlu dalam periode kedua pemerintahannya.

Selama lima tahun terakhir, menurut Menlu Retno, Indonesia telah berhasil menjaga ruh tersebut dengan menjalankan polugri yang berdiri tegak, bermartabat, dan berwibawa.

Dalam lima tahun ke depan, kata Menlu, diplomasi Indonesia harus dapat memperjuangkan kepentingan nasional dan terus berkontribusi pada perdamaian dan kesejahteraan dunia.

Baca juga: Menlu: Indonesia selalu ingin aktif dalam penyelesaian masalah dunia

Baca juga: Kemenlu gelar seminar strategi peningkatan diplomasi ekonomi Indonesia


Prioritas polugri RI disusun dengan mempertimbangkan situasi dunia saat ini yang diwarnai banyak ketidakpastian yang menciptakan tantangan besar bagi negara-negara di dunia.

Rivalitas pengaruh politik yang sejalan dengan rivalitas ekonomi, konflik lama yang berlanjut, serta konflik baru yang muncul, membuat situasi geopolitik dunia semakin berat.

Indonesia juga melihat terjadinya ketidakstabilan dalam negeri di banyak negara. Di bidang perdagangan, tren proteksionisme telah menimbulkan hambatan yang menekan perdagangan global, dan berakibat pada perlambatan perdagangan global sehingga pertumbuhan ekonomi global terus direvisi ke bawah.

“Di tengah situasi dan tantangan yang semakin berat ini, Indonesia masih bersyukur mengingat ekonomi Indonesia masih tumbuh di atas 5 persen dan stabilitas politik terjaga,” kata Menlu Retno.

Di tengah gempuran proteksionisme, Indonesia juga memiliki aset yang luar biasa, yaitu pasar domestik yang besar dan terus bertumbuh.

“Pasar domestik yang besar menjadikan ekonomi Indonesia indispensable (sangat diperlukan) dalam perkembangan ekonomi ke depan,” kata Retno.

Ia menuturkan bahwa berdasarkan paritas daya beli, banyak pihak memprediksi Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar ke-4 dunia pada 2030.

“Kondisi objektif ini harus dikapitalisasi tidak saja untuk kepentingan Indonesia, namun juga untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dengan negara di dunia,” ujar Retno.

Baca juga: Menlu sampaikan perkembangan upaya diplomasi ekonomi Indonesia

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2019