Oleh sebab itu, Said menegaskan, Banggar DPR RI akan lebih fokus dan cermat dalam setiap pembahasan anggaran.
"Dengan melihat kondisi ekonomi nasional tersebut, tentu akan berdampak terhadap pembahasan APBN nantinya," kata Said usai terpilih sebagai Ketua Badan Anggaran di Jakarta, Rabu.
Baca juga: DPR usulkan Kemenkeu potong anggaran untuk tutup defisit BPJS
Said menegaskan, APBN merupakan instrumen fiskal utama yang dimiliki oleh Pemerintah dalam menjalankan program pembangunan sebuah negara.
Oleh sebab itu, sesuai dengan amanah konstitusi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MD3, penyusunan APBN harus dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah dan DPR.
Sehingga nantinya APBN yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum tetap dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh DPR.
"Kami juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dimasa yang akan datang, sehingga bisa memberikan kesejahteraan lebih baik buat masyarakat," pungkasnya.
Diketahui, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad melantik politisi senior PDI Perjuangan, Said Abdullah sebagai pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI periode 2019-2024.
Pelantikan dilakukan setelah semua fraksi menyerahkan susunan anggota di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa.
Pelantikan Ketua Banggar dan para wakil ketua Banggar DPR ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan di Gedung DPR, Senayan.
Adapun susunan anggota Banggar terdiri dari 100 orang yang berasal dari tiap fraksi di DPR.
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2019
