Indef: Tim ekonomi Jokowi kurang ideal respon tantangan ekonomi

Indef: Tim ekonomi Jokowi kurang ideal respon tantangan ekonomi

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin (tengah), Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kiri) dan Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin (kedua kanan) dan Kartika Wirjoatmodjo (kanan) sebelum memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (30/10/2019). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/hp/pri.

Jadi yang bisa kita lakukan sekarang adalah bagaimana mengejar ketertinggalan dari negara lain
Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai tim ekonomi yang ditunjuk Presiden Joko Widodo kurang ideal untuk merespon tantangan ekonomi domestik maupun global.

“Karena ada tekanan partai politik, kabinet yang harusnya diisi oleh profesional, khususnya kami mencermati bidang ekonomi, yang bisa diandalkan justru hanya satu orang yakni Ibu Sri Mulyani Indrawati,” kata Bhima pada diskusi bertajuk ‘Kabinet Indonesia Maju dan PR Bangsa’ di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu.

Bhima memaparkan sejumlah tantangan yang harus diantisipasi tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju, di antaranya terkait investasi, di mana daya saing global Indonesia merosot ke posisi 50 pada 2019 dari sebelumnya di posisi 45 pada 2018 menurut laporan World Economic Forum (WEF).

Baca juga: Presiden ungkap ada swasta kuasai harga barang yang gunakan Tol Laut

“Jadi yang bisa kita lakukan sekarang adalah bagaimana mengejar ketertinggalan dari negara lain yang terus melakukan improvisasi terhadap daya saingnya,“ ungkap Bhima.

Selain itu terkait infrastruktur, Bhima menilai dampak pembangunannya belum signifikan terhadap perekonomian, karena pengerjaannya didominasi oleh BUMN.

Hal lain yang juga perlu disoroti adalah ketergantungan terhadap pembiayaan dari utang, khususnya utang luar negeri yang tidak disertai dengan peningkatan devisa.

“Karena tadi, infrastruktur yang dibangun, yang harusnya bisa mendorong sektor industri manufaktur, tapi ternyata utilitasnya relatif rendah,” ungkap Bhima.

Terkait kemudahan berbinis di Indonesia, menurut Bhima, belum ada upaya berarti yang dilakukan, terlebih Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) saat ini berada di bawah Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi.

Bhima memandang, selaiknya BKPM tetap berada di bawah Kementerian Koordinasi Perekonomian mengingat BKPM sangat berkaitan dengan bidang industri dan perdagangan.

“Kalau di bawah Kemenko Kemaritiman, ini menimbulkan kebingungan. Perlu hati-hati mengubah nomenklatur. BKPM idealnya tetap berada di bawah Kemenko Perekonomian,” ujar Bhima.

Kemudian, terkait upaya mendongkrak ekspor, Bhima memandang hal ini akan menjadi tantangan besar, mengingat menteri dan wakil menteri di tim ekonomi Jokowi sedikit yang berasal dari kalangan profesional.

Kendati demikian, kinerja tim ekonomi Jokowi perlu diberi waktu untuk membuktikan kinerjanya, yang nantinya dapat diukur dengan indikator-indikator ekonomi, di antaranya data neraca perdagangan.

“Jadi kalau 100 hari ke depan neraca perdagangan kita tidak membaik dan justru memburuk, defisit perdagangan kita memburuk, maka ini akan menjadi evaluasi untuk melakukan reshuffle kabinet ke depan,” ujarnya.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2019 juga dapat menjadi patokan apakah tim ekonomi yang dibentuk tersebut mampu menjawab tantangan ekonomi global atau tidak.

“Kita lihat apakah sampai akhir tahun pertumbuhan ekonomi kita bisa terjaga setidaknya 5 persen, atau justru turun dibawah lima persen, itu akan lebih buruk,” tukas Bhima.

Baca juga: DBS perkirakan Menteri Keuangan lanjutkan reformasi fiskal
Baca juga: Bamsoet: Menteri adaptasi pola kerja Presiden Jokowi


Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BI dorong peran TP2DD tingkatkan literasi keuangan di Jabar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar