Pemerintah pertimbangkan pemekaran Papua untuk percepatan pembangunan

Pemerintah pertimbangkan pemekaran Papua untuk percepatan pembangunan

Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Tolak Pemekaran DOB Papua melancarkan aksi protes di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di Kota Jayapura, Selasa (16/7). ANTARA/Alfian Rumagit

Gresik (ANTARA) - Pemerintah mempertimbangkan pemekaran Papua untuk mempercepat pembangunan, kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai melaksanakan rapat terbatas di Istana Negara Jakarta, Rabu.

Mendagri ketika mengunjungi Papua, menerima aspirasi masyarakat. Selain itu, mempercepat pembangunan di sana sekaligus menjaga situasi keamanan.

"Pada kesempatan itu kami berdisukusi mengenai aspirasi dari Papua Selatan, Papua Tengah, dan ada Papua Pegunungan Tengah," kata Mendagri dalam rilisnya yang diterima ANTARA di Gresik, Jawa Timur, Rabu.

Tito Karnavian menjelaskan hingga saat ini arah pembicaraan pemekaran yang telah mendapatkan persetujuan gubernur adalah wilayah Papua Selatan yang meliputi beberapa wilayah.

Baca juga: Pemekaran Papua, Mahfud: Efektifkan pengelolaan pembangunan

Baca juga: Presiden tindaklanjuti pemekaran Pegunungan Tengah


Di Papua itu, kata Tito, ada tujuh suku besar di sana. Dalam pembicaraan kemarin itu Papua Selatan meliputi Merauke, Asmat, Mapi, dan Boven Digul.

"Karena salah satu syarat pemekaran minimal ada lima kabupaten/kota, dikembangkan kota Merauke," katanya.

Meski demikian dia menegaskan bahwa pemekaran tersebut masih dalam pengkajian lebih lanjut dan pelaksanaannya secara bertahap serta ketersediaan anggaran yang ada.

"Nah, itu yang kami lihat satu suara itu di Papua Selatan, sementara Papua Pegunungan Tengah silakan didiskusikan dahulu aspirasi dari bawah. Kalau sudah cocok, mungkin disepakati. Kalau tidak cocok, mungkin nanti dahulu dilakukan bertahap," katanya menerangkan.

Hingga saat ini moratorium pemekaran masih dilakukan oleh Pemerintah atas sejumlah pertimbangan. Namun, khusus wilayah Papua, Pemerintah tengah mengkaji pengecualian pemekaran untuk pemerataan pembangunan dan mempertimbangkan aspek keamanan.

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wapres Ma'ruf : Daerah Otonomi Baru belum mendesak

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar