Daerah terpencil kurang sekolah, Nadiem jangan hanya urus digitalisasi

Daerah terpencil kurang sekolah, Nadiem jangan hanya urus digitalisasi

Sejumlah relawan pendidik di Sekolah Anak Bahari (SAB) mengajari anak pesisir pantai Tanjung Kait di aula sederhana hasil swadaya masyarakat, Tanjung Kait, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu (2/4/2017). Puluhan anak pesisir pantai tanjung kait tersebut mendapat pelajaran non-formal secara gratis dari komunitas SAB, yang bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa terutama di tempat yang terpencil. (ANTARA FOTO/Fajrin Raharjo)

Jadi bukan hanya pendidikan digital saja tetapi juga perlu diperhatikan fasilitas dan prasarana sekolah juga jangan dilupaka
Jakarta (ANTARA) - Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Ahmad Suadi meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim tidak hanya peduli dengan digitalisasi sekolah,  namun juga pembangunan gedung sekolah yang masih kurang, terutama di daerah terpencil.

"Jadi bukan hanya pendidikan digital saja tetapi juga perlu diperhatikan fasilitas dan prasarana sekolah juga jangan dilupakan," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan selama ini masih banyak daerah yang belum memiliki sekolah dan ada juga sekolah yang mengalami kerusakan.

Selain itu, Ombudsman banyak menampung keluhan dari masyarakat soal kebijakan penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. 

"Setiap tahun selalu masuk keluhan masyarakat mengenai sistem zonasi. Selain itu juga, banyak keluhan terkait kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan ujian nasional menggunakan komputer, pada siswa yang sekolahnya belum punya fasilitas komputer atau didaerah terpencil yang belum ada jaringan internet," katanya.

Akibatnya, siswa dari daerah terpencil harus menumpang ke sekolah lain untuk melaksanakan ujian nasional.

Sementara itu, ahli ekonomi Prof Dr Emil Salim mengatakan pendapatan negara, terutama pendapatan negara yang surplus, harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang dirasakan langsung oleh banyak masyarakat.

"Bukan hanya asal bangun infrastruktur saja," katanya.

Emil Salim memberi contoh bagaimana pemerintah Indonesia menggunakan surplus dari kenaikan neraca minyak bumi yang terjadi pada tahun 70-an untuk pembangunan sekolah-sekolah di desa dan daerah tertinggal.

Menurut dia, Presiden Soeharto pada waktu itu langsung terjun ke lapangan dan Presiden Soeharto mengatakan harus membangun sekolah-sekolah itu supaya terjadi pemerataan pada masyarakat, terutama pemerataan pendidikan sekolah dasar di Indonesia.

"Masyarakat tahu mereka harus sekolah tetapi pada waktu itu belum ada gedung sekolah. Saat gedung-gedung sekolah selesai dibangun, dinamika semangat untuk sekolah tinggi dan tercapailah pemerataan," katanya.

Keberhasilan SD Inpres itu bahkan mengantarkan salah satu dari tiga ekonom asal Amerika meraih nobel. Mereka adalah Abhijit Banerjee, Esther Duflo dan Michael Kremer.

Penelitian Duflo diterbitkan di Agustus tahun 2000 dengan judul "schooling and labor market consequences of school construction in Indonesia: evidence from an unusual policy experiment" atau konsekuensi sekolah dan pasar tenaga kerja dari pembangunan sekolah di Indonesia: bukti dari eksperimen kebijakan yang tidak biasa.

Dalam abstraksinya ia menjelaskan penelitian ini berbasis pada realita yang terjadi di Indonesia tahun 1973 dan 1978, yang mana Indonesia membangun lebih dari 61.000 SD. Dalam risetnya, itu menunjukkan bahwa pembangunan SD Inpres menyebabkan peningkatan pendidikan dan pendapatan di Indonesia.

Baca juga: Mendikbud resmikan sekolah satu atap di daerah terpencil

Baca juga: Anak Suku Polahi di pedalaman Gorontalo ingin bisa sekolah

Baca juga: Sekolah terpencil di Nagan Raya-Aceh mendapat bantuan pengajar dari prajurit TNI

Baca juga: Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat kekurangan guru

Pewarta: Indriani
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menkopolhukam sayangkan belum efektifnya Ombudsman RI

Komentar