"Mulai pekan depan kita akan mengagendakan beberapa agenda persidangan, salah satunya termasuk pemindahan ibu kota itu," kata Yaqut di sela-sela acara Harlah Fraksi PKB DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis malam.
Baca juga: Tapal batas antardaerah ibu kota negara baru ditargetkan rampung 2020
Baca juga: DPRD siap bahas kesiapan Kaltim sebagai ibu kota negara
Dia mengatakan Komisi II DPR akan menentukan skala prioritas yang akan dibahas, apakah terkait Rancangan UU Pertanahan atau terkait rencana pemindahan ibu kota negara.
Menurut dia, rencana pemindahan ibu kota harus dibahas secara komprehensif seperti aturan yang mendukung sehingga perlu dibicarakan bersama kementerian/lembaga terkait.
"Prioritasnya baru ditentukan Senin nanti, termasuk memanggil kementerian terkait," ujarnya.
Yaqut mengatakan, PKB mendukung rencana pemerintahan Jokowi-Ma'ruf untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
Menurut dia, PKB sebagai partai politik koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, akan mendukung apa yang menjadi keputusan pemerintah.
"PKB ini bagian dari koalisi pemerintah, jadi apa yang diputuskan pemerintah, kita akan memberikan dukungan penuh," katanya.
Baca juga: Menteri PUPR: Sayembara ibu kota negara belajar dari Kazakhstan
Baca juga: Kementerian PUPR ingin ibu kota baru jadi ibu kota ASEAN
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Eddy K Sinoel
Copyright © ANTARA 2019
