Yang enggak transparan ini kan sebenarnya Gubernur Anies Baswedan karena kontrol kebijakan ada di gubernur.Jakarta (ANTARA) - Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana menyatakan pihaknya tidak mau menyalahkan Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN), menyusul mundurnya dua pejabat Pemprov DKI Jakarta karena diduga terkait kisruh anggaran DKI 2020.
William yang dihubungi di Jakarta, Jumat, mengatakan pihaknya tidak mau menyalahkan ASN karena pada dasarnya mereka siap transparan.
"Karena mereka sudah terbiasa dikritisi, dikuliti. Yang enggak transparan ini kan sebenarnya Gubernur Anies Baswedan karena kontrol kebijakan ada di gubernur. Jadi, saya sama sekali tidak bisa menyalahkan Kadisparbud dan Kepala Bappeda, karena semua tanggung jawab ada di gubernur," ujar William.
Dengan mundurnya dua pejabat tinggi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta ini, kata William, justru semakin memperlihatkan secara gamblang bagaimana kekurangan gaya kepemimpinan mantan Menteri Pendidikan tersebut.
Baca juga: Kepala Bappeda DKI juga mundur
"Dari cara Gubernur Anies yang selalu menyalahkan sesuatu di luar dirinya seperti sistem, menyalahkan anak buah, menyalahkan gubernur sebelumnya, terlihat jelas gaya kepemimpinan macam apa," tutur William.
Menurut William, kejadian mundurnya dua pejabat yang diduga karena kisruh anggaran ini seharusnya bisa menjadi momentum untuk Anies melakukan evaluasi gaya kepemimpinannya.
"Makanya ini yang harus diubah dari Gubernur Anies, mungkin gubernur juga gak sadar punya kebiasaan buruk seperti begini. Menurut saya, ini mentalitas pejabat publik yang harus diubah. Artinya, kalau ada gempa politik atau gempa kebijakan, gubernur harusnya pasang badan melindungi anak buah, itu yang kesatria menurut saya," ucapnya.
Dengan mundurnya dua pejabat struktural Pemprov DKI Jakarta, yang kemungkinan akan digantikan oleh pelaksana tugas dan orang baru di tengah pembahasan APBD DKI Jakarta 2020, William berharap tidak akan menghambat proses pembahasan.
Baca juga: William: Justru saya bantu Gubernur Anies transparan
"Saya harap tidak ada perubahan signifikan, artinya adaptasi dengan pimpinan baru dan sebagainya. Karena kita kan punya pembahasan sangat mepet sampai 30 November 2019 dan sekarang baru KUA-PPAS," ucapnya.
"Jadi harus dipastikan kepala Bappeda yang baru mengerti visi pak Anies Baswedan, mengerti teknis penganggaran sehingga kritik-kritik yang dilayangkan dijadikan evaluasi untuk ke depan," tuturnya.
Diketahui, hingga saat ini di tengah pembahasan anggaran DKI 2020 yang masih berlangsung, sudah ada dua pejabat struktural Pemprov DKI Jakarta yang mundur yakni Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Edy Junaedi pada Kamis (31/10) dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Mahendra Satria Wirawan pada Jumat ini.
Baca juga: Kadisparbud DKI Jakarta mundur
Diketahui, saat ini APBD DKI Jakarta 2020 masih dalam bentuk Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang dibahas di komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Sebelumnya diketahui ada beberapa pos anggaran yang janggal dalam KUA-PPAS 2020 mulai dari anggaran lem aibon Rp82,8 miliar hingga pengadaan pulpen sebesar Rp124 miliar yang viral dan mendapat perhatian publik.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
