Keberadaan Balai Diklat BPK ini sangat strategis karena dapat mencetak SDM pemeriksa yang berkualitasJakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu mendorong Balai Diklat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencetak sumber daya manusia (SDM) pemeriksa berkualitas.
"Keberadaan Balai Diklat BPK ini sangat strategis karena dapat mencetak SDM pemeriksa yang berkualitas," kata Ahmad Syaikhu dalam rilis yang diterima di Jakarta, Senin.
Ahmad Syaikhu mengingatkan BPK juga sudah memiliki kualifikasi SDM pengajar dengan sertifikasi internasional dan sudah semakin mendapat kepercayaan dari sejumlah lembaga internasional seperti INTOSAI, ASOSAI dan ASEANSAI.
Baca juga: Agung Firman Sampurna resmi jabat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
Dengan memberikan sentuhan tambahan pada kurikulum yang diperlukan oleh lembaga pemeriksa internasional, lanjutnya, maka Balai Diklat BPK bisa membuka kelas-kelas internasional.
Ahmad Syaikhu telah melakukan kunjungan kerja ke Balai Diklat BPK RI di Denpasar, Bali. Politikus PKS itu datang ke Pulau Dewata bersama Pimpinan dan Anggota BAKN DPR lainnya dari Jum'at (1/11) sampai Minggu (3/11).
"Keunggulan Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas Balai Diklat BPK," jelas Syaikhu.
Menurut dia, langkah tersebut bisa bekerja sama dengan banyak pihak, antara lain dengan memanfaatkan hotel-hotel yang ada di Bali.
Baca juga: 5 anggota BPK ucapkan sumpah jabatan, dihadiri Wapres Jusuf Kalla
Selain itu, lanjutnya, pendanaan juga bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional seperti USAid dan Bank Dunia.
Ia berpendapat bahwa dengan terobosan seperti ini maka penyiapan SDM pemeriksa yang berkualitas akan semakin cepat, daripada sekadar menunggu turunnya anggaran dari APBN.
Balai Diklat BPK RI, yang bertujuan mencetak SDM pemeriksa dari dalam dan luar negeri, baru diresmikan Oktober 2019. Balai tersebut memiliki luas 5.000 meter persegi, dan melayani 40 orang peserta dengan dua ruang kelas dan 23 kamar mess.
Sebelumnya, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna akan mendorong pengetatan prosedur pemeriksaan meski laporan keuangan pemerintah pusat sudah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.
"Kami akan ada pemeriksaan yang lebih ketat tahun ini, sesuai dengan standar keuangan negara," ujar Agung usai mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua BPK di Jakarta, Kamis (24/10).
Ia mengatakan upaya pengetatan pemeriksaan itu akan disertai dengan budaya akuntabilitas yang sejalan dengan tata kelola untuk mengurangi perilaku korupsi.
Agung mengatakan saat ini masih terdapat persoalan dalam pengelolaan keuangan negara salah satunya terkait revaluasi aset barang milik negara.
"Revaluasi aset pemerintah masih menyisakan persoalan cukup banyak. Pemerintah perlu merapikan tata kelola aset, karena ada masalah keberadaan, kepemilikan dan keperuntukkan," ujarnya.
Baca juga: BPK apresiasi upaya pemerintah revaluasi Barang Milik Negara
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2019
