DPRD Jabar kritisi fasilitas di UPTD PSRABH Bogor

DPRD Jabar kritisi fasilitas di UPTD PSRABH Bogor

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Asep Wahyu Wijaya (kiri). (Dok Humas DPRD Jabar)

Bandung (ANTARA) - DPRD Provinsi Jawa Barat mengkritisi fasilitas yang ada unit pelaksana teknis dinas (UPTD) Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (PSRABH) di Kabupaten Bogor yang dinilai sangat tidak memadai.

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Asep Wahyu Wijaya, Selasa, mengatakan UPTD PSRABH Bogor ibaratnya clearing house yakni tempat yang akan merehabilitasi, membersihkan atau kembali mencuci anak-anak di bawah usia 18 tahun yang memiliki masalah hukum.

"Harapannya agar setelah ditempatkan di situ, anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini bisa kembali ke masyarakat dengan sikapnya yang berubah atau bisa dikatakan insaf. Ditambah memiliki kompetensi tertentu," ujar Asep.

Kemarin, kata Asep, Komisi V DPRD Jawa Barat meninjau kondisi Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (PSRABH) di Kabupaten Bogor.

Dia menilai PSRABH Bogor adalah tempat yang sangat strategis bagi anak-anak di bawah usia 18 tahun yang tengah berhadapan dengan hukum.

"Namun kami menyayangkan fasilitasnya kurang mumpuni. Ada lab atau bengkel motor tapi mesinnya masih karburator. Sekarang kan sudah zamannya injeksi. Ada pula hal-hal lainnya yang kami temukan seperti itu," kata dia.

Pihaknya berharap tempat tersebut diberikan fasilitas yang sangat cukup dengan tujuan agar anak-anak yang keluar dari tempat itu memang sebagaimana yang diharapkan sesuai visi misi tempat itu dibuat dan disediakan.

"Jadi kami menemukan satu kondisi bahwa Pemprov Jabar agak abai soal memberikan fasilitas yang maksimal bagi tempat yang memang dibutuhkan untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum," ujarnya.

Lebih lanjut ia juga mengharapkan ada perbaikan di UPTD PSRABH di Kabupaten Bogor, mulai dari fasilitasnya mau pun supporting sitemnya.

"Dengan demikian, maka kami di Komisi V akan merasa tenang andai tempat itu (UPTD PSRABH) keberadaannya dan seluruh fasilitasnya dicukupi. Sehingga, anak-anak yang berhadapan dengan hukum itu nantinya bisa keluar sesuai dengan harapan kita semua," katanya.

Baca juga: DPRD Jabar berharap lulusan "Sekoper Cinta" atasi masalah perempuan

Baca juga: DPRD Jabar: Penataan Gunung Geulis bisa antisipasi bencana

Baca juga: DPRD tagih janji Gubernur Jabar terkait DOB

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Aksi mahasiswa di Bandung diduga disusupi kelompok Anarko Syndicalisme

Komentar