Pernyataan tersebut dikemukakan Airlangga usai menerima kunjungan Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross ke Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Rabu. Menteri Wilbur dan delegasi tiba di Kantor Kemenko Perekonomian sekitar pukul 14.50 WIB. Kedua pihak terlihat keluar dari ruang rapat sekitar pukul 15.52 WIB.
Menteri Airlangga menjelaskan melalui Omnibus Law, pemerintah berupaya meningkatkan kemudahan bagi pelaku usaha yang ingin berinvestasi di Indonesia.
"Pada prinsipnya pemerintah akan memfasilitasi, termasuk mempermudah karena ada pemintaan, juga batasan-batasan pemodalan kemitraan ini yang dijanjikan dalam waktu tiga bulan. Pemerintah akan segera memperbaiki yang kami maksud dalam Omnibus Law," kata Airlangga.
Baca juga: Indonesia miliki daya tahan di tengah perlambatan ekonomi global
Airlangga menjelaskan kedatangan Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross selain dalam rangka memperkuat hubungan bilateral Indonesia - AS yang sudah terjalin selama 70 tahun, juga untuk membahas investasi perusahaan AS di Indonesia.
Selain itu, kedua pihak juga membahas fasilitas perdagangan "generalized system of preferences (GSP)" yang sedang ditinjau ulang. GSP yakni kebijakan perdagangan suatu negara yang memberi pemotongan bea masuk impor terhadap produk ekspor negara penerima.
"Terkait dengan finalisasi review GSP, diharapkan segera dilakukan. Indonesia mengatakan akan segera mengirim tim di bawah Kementerian Perdagangan," kata Airlangga.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Wilbur Ross menyampaikan apresiasi terkait kerja sama yang telah dibangun selama 70 tahun, baik dengan Pemerintah Indonesia, maupun pelaku usaha Indonesia.
"Kami melakukan diskusi yang sangat konstruktif, termasuk tentang isu-isu sensitif. Saya pikir kita telah menyetujui arah yang baik untuk kedua pihak," kata Menteri Wilbur.
Baca juga: Menko Airlangga pastikan pembenahan iklim investasi terus dilakukan
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2019
