"Kami telah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara untuk mengisi posisi-posisi kosong tersebut," kata Menteri Edhy di Jakarta, Rabu.
Edhy mengemukakan, posisi kosong itu di berbagai jenjang baik dari eselon I hingga eselon IV.
Sedangkan terkait dengan wacana pemangkasan eselon, ia mengatakan bahwa dalam salah satu program utamanya yaitu menyederhanakan birokrasi, juga ada konsep untuk menyederhanakan eselonisasi pula.
Baca juga: Anggota Ombudsman, saya setuju rencana pemangkasan pejabat eselon
Sebelumnya, lembaga kajian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai rencana penyederhanaan eselon yang disampaikan Presiden Jokowi bukanlah hal utama dalam upaya memangkas rantai birokrasi yang berbelit di Indonesia.
Peneliti CIPS Pingkan Audrine mengatakan rencana Presiden Jokowi untuk memangkas jumlah eselon di kementerian juga perlu dijelaskan lebih rinci.
“Saya rasa perlu diperhatikan juga tupoksi yang dimiliki dari eselon-eselon yang nantinya dihilangkan. Apakah tupoksinya akan dipadatkan, berubah atau bagaimana? Karena Pak Presiden pun juga menyampaikan akan membuka pos-pos jabatan fungsional menggantikan eselon yang dipangkas,” katanya.
Baca juga: Kemendes: Penyederhanaan eselon tidak akan merugikan karier ASN
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2019
