Tempat hiburan "plus-plus" di Jakarta Selatan akan ditindak

Tempat hiburan "plus-plus" di Jakarta Selatan akan ditindak

Petugas Satpol PP menyegel Diskotek Exotic di Jakarta, Kamis (19/4/2018). Penyegelan Diskotek Exotic sesuai dengan surat keputusan pencabutan tanda usaha pariwisata (TDUP) yang berlaku mulai 12 April 2018 dengan masa tenggat 5x24 jam. Penyegelan tersebut dilayangkan setelah seorang pria bernama Sudirman (41) ditemukan tewas overdosis narkoba pada Senin, 2 April 2018 di lokasi tersebut. (ANTARA /Galih Pradipta)

Jakarta (ANTARA) - Salah satu tempat hiburan "plus-plus" berkedok panti pijat yang berlokasi di Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, akan ditindak oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Kepala Satpol PP Jakarta Selatan, Ujang Harmawan mengatakan, pihaknya sudah menerima surat rekomendasi penindakan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).

"Baru diterima di minggu-minggu ini," kata Ujang di halaman Kantor Wali Kota administrasi Jakarta Selatan, Kamis dinihari.

Ujang memberi keterangan setelah ditanya oleh Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin soal keberadaan surat rekomendasi itu.

Arifin ingin memastikan syarat penindakan berupa surat rekomendasi dari PTSP sudah benar-benar diterima. Tanpa rekomendasi itu, Satpol PP belum bisa melakukan penindakan.

"Kalau memang semua persyaratan untuk melakukan penindakan berupa penutupan itu dipenuhi, ya akan kami tutup," ujar Arifin.

Baca juga: BNN incar lima tempat hiburan di Jakarta karena narkoba
Baca juga: Tempat hiburan Jakarta Utara-Barat jadi target pengawasan peredaran narkoba


Ia menjelaskan, alur penindakan tempat usaha hiburan tidak bisa sembarangan. Prosesnya dimulai dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta.

"Motor penggerak utama terkait pengendalian, pengawasan dan pembinaannya adalah Disparbud DKI Jakarta," kata Arifin.

Kalau Disparbud sudah menemukan adanya bukti pelanggaran dalam pelaksanaan tempat hiburan itu, maka Disparbud akan memberikan rekomendasi kepada DPM-PTSP untuk mencabut izin usaha tempat hiburan tersebut.

Setelah itu, DPM-PTSP akan menyampaikan kepada Satpol PP untuk dilakukan penindakan berupa penutupan tempat usaha tersebut.

"Tapi seperti yang tadi saya katakan, belum ada bukti yang cukup untuk dilakukan penindakan kepada pelanggarnya, tentu tidak bisa juga sembarang menindak," kata Arifin.

Sebagai langkah berikutnya, gabungan tim dari Disparbud DKI, DPM-PTSP dan Satpol PP akan kembali turun dulu menginspeksi tempat itu.

"Kerja tim ini harus bisa sama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri," kata Arifin.

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemkab Ngawi pantau pelaksanaan protokol kesehatan di pusat perbelanjaan

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar