Pembahasan KUA-PPAS DKI 2020 seharusnya selesai sejak Agustus

Pembahasan KUA-PPAS DKI 2020 seharusnya selesai sejak Agustus

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah (kanan) bersama Kepala Bappeda DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan (kiri) memberikan pernyataan terkait pengambilan kebijakan KUA-PPAS APBD 2020 dan rencana pembangunan Rumah Lapis Kampung Akuarium di Balai Kota Jakarta, Jumat (11/10/2019). (ANTARA/Ricky Prayoga)

Jakarta (ANTARA) - Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta tahun 2020 seharusnya sudah disepakati sejak Agustus 2019 sesuai jadwal yang ditentukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Menurut jadwal dari Kemendagri, Agustus itu sudah ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif, dalam hal ini kepala daerah dan pimpinan (dewan) tentang KUA-PPAS harus sepakat," kara Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota Jakarta, Kamis.

Dengan kondisi saat ini, dokumen KUA-PPAS masih dalam proses pembahasan antara eksekutif dengan masing-masing komisi di DPRD DKI Jakarta, Saefullah mengaku di Jakarta terjadi penyimpangan dari ketentuan Kemendagri mengingat pembahasan baru intensif dilakukan pada akhir Oktober 2019.

"Jadi memang dari kesepakatan yang digariskan Kemendagri, (kami) sudah menyimpang. Sudah tidak taat waktu. Harusnya KUA PPAS sudah selesai Agustus," kata Saefullah.

KUA-PPAS yang disahkan akan menjadi RKA untuk kembali dibahas di tiap-tiap komisi dan menjadi RAPBD. Setelah itu, RAPBD 2020 harus diserahkan ke Kemendagri dengan batas waktu pada 30 November 2019.

"Itu harus selesai, tanggal 30 November harus jadi APBD (RAPBD). Karena 1 Desember, APBD (RAPBD) harus disampaikan ke Mendagri, itu 15 hari evaluasi, setelah itu kembali lagi ke kami tujuh hari eksekutif, lakukan review dan lapor lagi ke DPRD. Ini loh evaluasi Kemendagri," kata Saefullah.

Baca juga: PMD Rp9,89 triliun tujuh BUMD disepakati Komisi B DPRD DKI
Baca juga: Bina Marga DKI pertahankan anggaran revitalisasi trotoar Rp1,2 triliun


Menurut Saefullah, ada beberapa kendala yang membuat pembahasan molor. Salah satunya pelantikan dan penyusunan alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD DKI Jakarta periode 2019/2024 yang baru dibentuk pada 21 Oktober 2019.

"Salah satu variable (penyebab keterlambatan) pergantian anggota dewan, itu salah satu variablenya," kata Saefullah.

Namun Kemendagri tidak memberi sanksi atas tertundanya pembahasan anggaran itu. Sanksi diberikan jika DKI Jakarta telat memberikan pengesahan RABPD 2020 kepada Mendagri.

"Tidak ada sanksi. Sanksi itu kalau nanti kita tidak bisa menyajikan (menyelesaikan) APBD 2020 pada Desember (31 Desember) itu. Itu sanksinya," kata Saefullah.
Baca juga: Penambahan anggaran pengadaan alat berat Dinas SDA DKI disetujui
Baca juga: William PSI dilaporkan ke BK DPRD DKI

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar