Elit politik diminta tak intervensi jabatan Kabareskrim Polri

Elit politik diminta tak intervensi jabatan Kabareskrim Polri

Pengamat pertahanan dan keamanan Mufti Makarim saat menjadi pembicara dalam diskusi "Menata Organisasi Polri di Bawah Kapolri Baru" yang digagas Institute Demokrasi dan Keamanan, di Jakarta, Kamis (7/11/2019). (Antara Foto/Syaiful Hakim)

Jakarta (ANTARA) - Elit politik diminta tidak mengintervensi sosok Kabareskrim Polri yang akan dipilih dan memahami "merit system" (sistem promosi berdasarkan prestasi) di institusi Polri.

"Tanpa adanya 'merit system', personel Polri tidak akan lagi memikirkan karir melalui pendidikan dan pengabdian yang profesional," kata pengamat pertahanan dan keamanan Mufti Makarim dalam diskusi "Menata Organisasi Polri di Bawah Kapolri Baru" yang digagas Institute Demokrasi dan Keamanan, di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Pengamat: Pemilihan Kabareskrim sesuai "Merit System"

Di sisi lain, kata dia, pemerintah maupun kalangan elit juga harus memahami bahwa tugas bersama untuk menjaga "merit system" di internal kepolisian ini.

Polri juga diingatkan tidak menciptakan budaya politik jabatan atas dasar kedekatan dengan penguasa karena dapat memunculkan resistensi dalam institusi Korps Bhayangkara.

"Jangan hanya karena kita mencari siapa yang disukai, kita merusak apa yang sudah baik di dalam sistem ini," ujarnya.

Baca juga: ICW ingatkan hindari politisasi jabatan Kabareskrim

Ia menambahkan, faktor lain yang tidak kalah penting adalah mengedepankan senioritas yang berpengalaman sesuai jenjang karir.

Hal itu, kata dia, sangat vital untuk mengukur kemampuan beradaptasi dengan persoalan yang ada serta pengalaman membangun komunikasi di masyarakat.

"Karena bagaimana pun persoalan itu kan ada di masyarakat, kalau polisi tidak punya koneksi yang positif dengan masyarakat tentunya akan ada hambatan dalam pelaksanaan tugas sebagai Kabareskrim ke depan," tutur Mufti.

Baca juga: Kompolnas harapkan Kabareskrim mumpuni di bidang reserse

Perihal kemungkinan resistensi jika pemilihan Kabareskrim diintervensi muatan politik, Mufti memaparkan seorang anggota Polri sampai pada pangkat tertentu pada jabatan tertentu telah menempuh proses-proses syarat dasar harus dipenuhi.

"Nah, tiba-tiba kemudian ada orang yang mereka anggap prosesnya tidak 'berdarah' seperti mereka, tidak seketat yang mereka alami tapi hanya karena dia bisa dikatakan campur tangan atau intervensi kekuasaan akhirnya terpilih. Bisa dibayangkan misalnya kenyamanan dalam bekerja, kepatuhan dan ketaatan apalagi kalau sampai menyangkut angkatan. Kalau tidak solid di internal, ada fraksi-fraksi, konflik kerugiannya adalah terhadap institusi dan pelayanan masyarakat secara umum," katanya.

Baca juga: Pengamat minta Kapolri cermat pilih sosok Kabareskrim baru

Di lokasi yang sama, Wakil Koordinator KontraS Feri Kusuma menjelaskan "merit system" di tubuh kepolisian memang penting untuk dilakukan, terutama di jabatan-jabatan strategis kepolisian, mulai dari Kabareskrim, Kapolda hingga Kapolres.

"Merit system penting untuk penempatan jabatan strategis di kepolisian. Tidak hanya Kabareskrim, tapi juga hingga penunjukan Kapolda dan Kapolres," kata Feri Kusuma.

Menurut dia, penempatan jabatan strategis melalui "merit system" penting dilakukan karena pekerjaan kepolisian bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jika mengabaikan hal ini, maka dikhawatirkan bisa mengganggu kinerja kepolisian.

"Semua ini berhubungan dengan kinerja kepolisian terkait dengan penegakan hukum. Tugas mereka sangat dekat dengan rakyat. Bareskrim ujung tombak penegakan hukum, harus orang yang tepat dan punya kemampuan dan mau menggunakan pendekatan preventif. Orang yang sudah teruji dan jangan diisi orang-orang yang tidak tepat," kata Feri.
 

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kapolri baru janji segera tuntaskan kasus Novel Baswedan

Komentar