Pengamat: Pengawas-regulator pelabuhan perlu dipisah cegah monopoli

Pengamat: Pengawas-regulator pelabuhan perlu dipisah cegah monopoli

Ilustrasi: Foto Pantai Marunda yang akan dibangun sebagai dermaga pier 3 di Pelabuhan Marunda oleh PT Karya Citra Nusantara (KCN), Marunda, Jakarta Utara, Sabtu (31/8/2019). ANTARA/Fauzi Lamboka

....pemerintah perlu melihat kembali aturan tentang kepelabuhanan Indonesia
Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi Faisal Basri mengatakan pemerintah perlu melakukan pemisahan antara operator yang mengawasi dan regulator yang mengatur pelabuhan guna menghindari monopoli seperti yang terjadi di Maluku.

Faisal Basri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan saat ini yang terjadi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bertugas untuk mengawasi operator pelabuhan sekaligus bertindak sebagai regulator untuk seluruh pelabuhan.

“Apa yang terjadi di Maluku terkait persaingan usaha yang tidak sehat, yang dilakukan oleh beberapa kartel untuk rute Surabaya-Ambon dilakukan oleh perusahaan pelayaran, bukan oleh operator pelabuhan. Karena itu dengan kejadian ini pemerintah perlu melihat kembali aturan tentang kepelabuhanan Indonesia,’’ kata Faisal Basri.

Untuk itu, menurut dia, pemerintah perlu melakukan pemisahan antara pengawasan terhadap operator dengan regulatornya, sehingga pengawasan dan pengaturan kepelabuhanan Indonesia lebih intens.

Faisal Basri memaparkan kehadiran pelabuhan mutlak diperlukan untuk memperlancar arus barang, jasa, maupun orang, sehingga tidak semuanya mengandalkan jalur darat maupun udara.

Berdasarkan keterangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, daerah Indonesia Timur memiliki potensi monopoli yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya, meski berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) lebih mengarah pada monopoli oleh operator pelayaran.

Untuk memperlancar arus barang dari Jawa ke Indonesia bagian timur, ada dua pelabuhan utama yang melayani yang berada di Balikpapan dan juga Makassar. Namun masih banyak pelabuhan-pelabuhan kecil lainnya yang tersebar di Maluku, Sulawesi, Kalimantan hingga Papua yang melayani jasa bongkar muat barang dan jasa.

Demi mendukung program tol laut untuk memangkas biaya logistik, pemerintah juga telah memberikan subsidi untuk bahan bakar dan juga biaya pelayaran.

Menurut Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara Widodo Setiadi, sebagai salah satu operator pelabuhan di Marunda, monopoli terhadap industri pelabuhan bukanlah hal yang mudah dilakukan karena sektor pelabuhan adalah industri yang padat modal dan padat karya, apalagi untuk daerah Jawa dengan persaingan usaha yang semakin ketat, sangat sulit dilakukan.

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dorong industri tekstil, ekonom sarankan langkah berikut

Komentar