Basarah: TNI butuh Wakil Panglima hadapi kompleksitas kinerja

Basarah: TNI butuh Wakil Panglima hadapi kompleksitas kinerja

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah. (ANTARA/Muhammad Arief Iskandar)

Kebutuhan kerja institusi TNI semakin kompleks
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menilai institusi TNI membutuhkan jabatan wakil panglima untuk menghadapi kompleksitas kinerja karena kerja institusi tersebut bukan hanya yang terkait pertahanan saja namun mendukung tindakan anti-terorisme.

"Kebutuhan kerja institusi TNI semakin kompleks, karena itu menurut pandangan saya penting untuk dipertimbangkan dihadirkan Wakil Panglima TNI," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Dia menilai institusi TNI saat ini bukan saja menangani berbagai masalah terkait pertahanan negara dan misi peperangan namun banyak misi lain seperti mendukung anti-terorisme dan misi kemanusiaan.

Baca juga: Wapres Ma'ruf tanggapi rencana pengisian jabatan wakil panglima TNI
Baca juga: Pengamat: Jabatan wakil sangat membantu tugas panglima TNI


Menurut dia, institusi Polri yang tidak memiliki tiga matra seperti TNI, punya Wakil Kapolri sehingga perlu dipertimbangkan hadirnya Wakil Panglima TNI.

"Kalau posisi Kepala Staf Angkatan itu pada matra masing-masing, namun yang menyangkut koordinasi Panglima TNI baik internal maupun eksternal, itu pada level Mabes TNI," ujarnya.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu mengenai deskripsi kerja dan wewenang Panglima dan Wakil Panglima, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

Dia meyakini Presiden Jokowi memiliki pandangan dan kajian yang mendalam serta masukan berbagai pihak termasuk dari Panglima TNI terkait perlu atau tidaknya struktur Wakil Panglima.

"Namun yang paling penting adalah bagaimana sesungguhnya kebutuhan institusi TNI itu sendiri. Kalau pandangan saya perlu hadirnya struktur Wakil Panglima TNI, itu adalah memang sesuai kebutuhan kinerja TNI, ya saya kira mengapa tidak untuk institusi itu diadakan," katanya.

Selain itu dia menilai rencana menghadirkan posisi Wakil Panglima TNI tidak bisa langsung dinilai bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Menurut dia, semangat reformasi itu harus dilihat dari kebutuhan bangsa seperti apa, bukan sekedar semangat mengadakan atau tidak satu struktur baru.

"Kita harus lihat dalam kajian yang lebih komprehensif, institusi TNI saat ini dibutuhkan hadir bukan hanya sebagai institusi yang menjaga pertahanan negara, menjaga sifat situasi dalam keadaan perang," ujarnya.

Baca juga: Charles: Wakil panglima dampak perubahan signifikan organisasi TNI
Baca juga: Anggota DPR: Jabatan wakil panglima TNI dampak perubahan organisasi

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wakil Ketua MPR sarankan capres pernah pimpin lingkup daerah

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar