"Nanti ada kajiannya akan kita sampaikan kalau dipertanyakan di dewan," kata Saefullah saat diminta tanggapan penolakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk kegiatan itu di Balai Kota Jakarta, Jumat.
Saefullah menegaskan hasil kajian itu akan menjelaskan efek domino dari penyelenggaraan Formula E. Dampak Formula E diantaranya meningkatkan pendapatan dunia usaha seperti hotel, pusat perbelanjaan hingga UMKN.
"Mereka bayar pajak ke kita, seperti itu kemungkinan efeknya," ujarnya.
Sebelumnya PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengusulkan anggaran Rp767 miliar pada Penyertaan Modal Daerah (PMD) APBD tahun 2020 untuk penyelenggaraan Jakarta E-Prix atau Formula E tahun 2020.
Baca juga: Rute Formula E tahun 2020 di Jakarta
Baca juga: Jakarta Propertindo usulkan PMD Rp767 miliar untuk Formula E
Terkait usulan itu, Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta membatalkan rencana penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E pada 2020.
Anggota Fraksi PSI Anthony Winza Probowo menyatakan penyelenggaraan Formula E akan menghabiskan anggaran triliunan rupiah hanya untuk beberapa hari saja yang tidak jelas tujuan serta asas manfaatnya di tengah defisit anggaran.
"Fraksi PSI meminta Formula E dibatalkan sampai ada paparan lengkap serta kajian mendalam dan meyakinkan dari Gubernur dan jajarannya," kata anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo.
Pewarta: Fauzi
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019
