Perintah Pak Jokowi memang tidak ada menteri yang dipanggil Menko tidak datangJakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo akan memperbaiki sinergi dan komunikasi antara institusi yang dipimpinnya yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
"Saya mau memperbaiki (sinergi KKP-Kemenko Kemaritiman)," kata Edhy Prabowo di Jakarta, Jumat.
Menurut Edhy, pihaknya tidak ingin mengulangi masa lalu sehingga setiap kali Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengundang pertemuan, maka dirinya akan berupaya untuk bisa menghadirinya.
Karena itu pula, Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengaku terlambat untuk menghadiri acara dialog dan FGD Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP).
Dalam acara tersebut, seharusnya dijadwalkan Menteri Edhy telah membuka penyelenggaraannya sejak sekitar pukul 09.00 pagi, tetapi karena ada panggilan ke Kemenko Kemaritiman, Edhy baru bisa datang ke acara itu pada Jumat setelah makan siang.
"Perintah Pak Jokowi memang tidak ada menteri yang dipanggil Menko tidak datang," kata Edhy Prabowo.
Baca juga: Menteri Edhy: KKP tidak akan berhenti perangi illegal fishing
Dalam pertemuan dengan Menko Kemaritiman, Menteri Edhy mengaku mendapatkan banyak arahan seperti agar tidak merasa yang paling hebat dan selalu mendengarkan masukan.
Selain itu, masukan lainnya adalah terkait komunikasi dan gagasan yang dimiliki oleh Kemenko Kemaritiman dinilai selama ini masih ada yang tidak tersambung dengan baik oleh KKP.
Sebelumnya, Menteri Edhy menegaskan bakal menampung masukan dari semua pihak pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan nasional dalam rangka memperbaiki industri perikanan di Tanah Air.
"Kita akan mendengar langsung semua permasalahan dari para pengusaha, para nelayan terutama, termasuk asosiasi yang mewakili nelayan tangkap, nelayan budidaya, pembudidaya rumput laut, petambak garam," kata Edhy Prabowo.
Baca juga: Edhy Prabowo: China siap tampung hasil budi daya ikan Indonesia
Menurut Edhy, apapun permasalahan yang dihadapi, maka akan dicarikan jalan keluarnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan menyebut, dirinya telah menerima berbagai masukan, saran, dan aduan terkait budidaya perikanan, perizinan kapal tangkap maupun kapal angkut ikan, industri rumput laut, industri pengalengan, serta pembiayaan industri.
Ia memaparkan, setelah menampung masukan dari nelayan dan stakeholder perikanan lainnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengkaji aturan secara detail dari sisi hukum, akademis, maupun teknologi.
"Kita akan sinkronkan landasan hukum, landasan akademis, dan fakta di lapangan. Ini harus disatukan, tidak boleh saling bertabrakan," lanjut Edhy.
Menurut dia, dalam beberapa waktu ke depannya, KKP akan mengintensifkan komunikasi dua arah dengan para stakeholder kelautan dan perikanan. Hasilnya akan dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden.
Baca juga: KKP dipimpin Menteri Edhy, DPR harapkan nelayan semakin sejahtera
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2019
