Anggota DPR dorong KKP lakukan pengaturan, bukan pelarangan

Anggota DPR dorong KKP lakukan pengaturan, bukan pelarangan

Ilustrasi nelayan dan alat tangkap. ANTARA/HO-Dokumentasi KKP

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tidak lagi melakukan pelarangan, tetapi yang dibutuhkan adalah pengaturan terhadap berbagai komoditas sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air.

"Yang dibutuhkan pengaturan, bukan pelarangan. Kalau yang diatur pelarangan maka dunia perikanan akan kolaps," kata Daniel Johan dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, dengan adanya pengaturan yang tepat maka ke depannya juga bakal meningkatkan produktivitas sektor perikanan yang selama ini terhambat.

Baca juga: Menteri KKP perbaiki sinergi dan komunikasi dengan Kemenko Kemaritiman

Politisi PKB itu berpendapat, bahwa sejumlah regulasi yang perlu dievaluasi antara lain adalah terkait pembatasan ukuran kapal, serta pembatasan penggunaan sejumlah alat tangkap ikan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menegaskan bakal menampung masukan dari semua pihak pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan nasional dalam rangka memperbaiki industri perikanan di Tanah Air.

Baca juga: Menteri Edhy: KKP tidak akan berhenti perangi illegal fishing

"Kita akan mendengar langsung semua permasalahan dari para pengusaha, para nelayan terutama, termasuk asosiasi yang mewakili nelayan tangkap, nelayan budidaya, pembudidaya rumput laut, petambak garam," kata Edhy Prabowo.

Menurut Edhy, apapun permasalahan yang dihadapi, maka akan dicarikan jalan keluarnya.

Baca juga: Menteri Edhy ingin kesenjangan petambak besar-rakyat diperkecil

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menteri Edhy akan berikan kapal tangkapan untuk nelayan

Komentar