"Mengenai kelangkaan BBM bersubsidi, itu tetap kami pantau. Kami di KPPU tidak bisa terlalu jauh masuk pada hal-hal subsidi pemerintah karena itu terkait dengan kuota," ujar Kepala Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah VI Makassar Hilman Pujana di Makassar, Jumat.
KPPU bersama instansi lainnya di pemerintahan juga masuk dalam unsur Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sulsel.
Terkait dengan kelangkaan solar subsidi,
TPID bersama PT Pertamina baru akan melakukan koordinasi membahas beberapa langkah-langkah agar gejolak ini ada solusinya.
"Belum ada keputusan karena koordinasi masih dilakukan. Kami bagian dari TPID Sulsel akan mencari solusi itu. Kami tidak bisa masuk melakukan penyelidikan karena memang ini adalah subsidi, kecuali jika ada penimbunan," katanya.
Baca juga: Sopir truk berharap pelangsiran solar subsidi bisa diberantas
Baca juga: Kementerian ESDM rencanakan subsidi harga pertamax pada 2020
Hilman melihat langsung beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kabupaten-kabupaten yang banyak dipadati truk besar sedang mengantre cukup panjang.
"Yang pasti kami dari KPPU akan meminta penjelasan dari Pertamina, berapa kuota BBM subsidi untuk Sulsel dan sudah berapa banyak yang didistribusikan," katanya.
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Sulselbar Syaifuddin Saharudi menyayangkan langkanya solar subsidi di Sulsel yang berpengaruh pada angkutan ekspor logistik.
Pemerintah punya target dalam bidang ekspor dan kami yang bergerak di bidang pengangkutan logistik berusaha keras untuk memenuhi target pemerintah.
"Tetapi jika kondisi ini berlangsung lama, bisa dipastikan target tidak tercapai," katanya.
Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019
