“Ke depan perlu ada 'Task Force' atau Satuan Tugas Pengawalan Pembangunan Prioritas Nasional yang bertugas untuk mengawal jalannya program prioritas pembangunan nasional,” kata Ketua Forum Masyarakat Peduli Reformasi Kejaksaan Agung Ates di Jakarta, Jumat.
Baca juga: KPK: Pertemuan dengan Jaksa Agung untuk tingkatkan sinergitas
Satgas tersebut dibentuk sebagai tim khusus yang berada di bawah langsung Jaksa Agung dengan komposisi internal dan eksternal.
Pihak eksternal dilibatkan ke dalam Satgas sebagai langkah keterbukaan Kejaksaan Agung agar masyarakat turut aktif dalam pembangunan.
"Peran dan fungsi satgas selain melakukan asistensi kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga melakukan pengawalan terhadap program prioritas nasional agar berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ini penting untuk peningkatan upaya preventif terhadap potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan,” kata Ates.
Sebagai bagian dari masyarakat yang mendambakan pembangunan yang berkualitas, pihaknya siap jika diminta terlibat atau memberikan sumbangsih pemikiran dalam satgas baru yang akan dibentuk tersebut.
Ia merespons rencana penghentian Program Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) di lingkungan Kejaksaan Agung.
Baca juga: Jaksa Agung akan evaluasi program TP4
"Wacana pembubaran program tim pengawal, pengamanan pemerintah dan pembangunan (TP4) merupakan sesuatu yang berani dan patut didukung. Kami melihat bahwa wacana pembubaran TP4 adalah bagian dari langkah-langkah Jaksa Agung dalam upayanya melakukan reformasi internal,” ujar Ates.
Pihaknya pun mengusulkan kepada Jaksa Agung agar melakukan perubahan kelembagaan dan komposisi TP4 sehingga peran dan kontribusi Kejaksaan Agung semakin besar dalam mengawal program strategis atau prioritas nasional dan program pembangunan ekonomi secara keseluruhan.
Pewarta: Hanni Sofia
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019
