Edhy Prabowo minta komitmen pengusaha perikanan agar jangan curang

Edhy Prabowo minta komitmen pengusaha perikanan agar jangan curang

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, menerima kelompok pelaku usaha perikanan tangkap dari Pati - Juwana, Jawa Tengah, di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (7/11/2019). ANTARA/HO-KKP

Ingat, kalau sampai ada yang sogok-menyogok, berbuat curang, saya akan cabut izinnya. Kalau VMS sampai dimatikan, saya bekukan izinnya
Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meminta komitmen pengusaha perikanan di Tanah Air agar jangan lagi melakukan kecurangan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi sehingga berdampak merugikan keuangan negara.

Menteri Edhy dalam rilis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Sabtu, kembali menagih komitmen pelaku usaha perikanan tangkap untuk menjaga laut dan sumber daya alam di dalamnya.

"Ingat, kalau sampai ada yang sogok-menyogok, berbuat curang, saya akan cabut izinnya. Kalau VMS sampai dimatikan, saya bekukan izinnya," katanya.

Edhy telah membuka saluran komunikasi dengan pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan, salah satunya dengan kelompok pelaku usaha perikanan tangkap dari Pati - Juwana, Jawa Tengah, di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (7/11).

Dalam kesempatan tersebut, ia mendengar keluhan pelaku usaha, salah satunya mengenai mahalnya ongkos penangkapan.

Sebagaimana disampaikan Didik, salah satu perwakilan pelaku usaha perikanan tangkap, ongkos penangkapan jadi mahal karena kebutuhan angkut dari tempat penangkapan ke darat. Terlebih kontainer yang tersedia di Jateng dinilai masih sedikit.

"Jadi kalau bisa kita perlu kapal penangkapan ikan yang sedikit lebih besar dari 150 GT (gross tonnage) dan kapal angkut yang lebih besar daripada 200 GT," katanya.

Menanggapi permintaan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan dirinya perlu melakukan pertemuan dengan seluruh asosiasi pelaku usaha perikanan tangkap untuk mendalami permasalahan yang dirasakan.

Ia khawatir, jika nanti alih muat dari kapal penangkap ikan ke kapal angkut diperbolehkan kembali, pelaku usaha tidak melaporkan hasil tangkapannya dengan benar. Dikhawatirkan terjadi transaksi jual beli ilegal di tengah laut.

Sebelumnya, Edhy telah menyampaikan kepada kalangan pengusaha perikanan nasional agar benar-benar taat pajak dan jangan sampai memberikan data yang keliru kepada pemerintah.

"Kami akan dorong dengan aturan-aturan yang memudahkan. Tapi kami mau jawaban dari bapak-bapak (pengusaha perikanan) jangan bohongin kami, jangan bikin seolah-olah kami enggak ngerti apa-apa," katanya.

Menurut dia, pengusaha perikanan adalah pahlawan yang turut berjasa terhadap perekonomian negara sehingga pemerintah bersama-sama seluruh pemangku kepentingan akan terus berupaya mendorong kemajuan usaha perikanan ke depannya.

Baca juga: Menteri Edhy minta pengusaha perikanan taat pajak

Baca juga: KKP minta pengusaha patuhi asuransi nelayan bagi ABK


 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemprov tegaskan Perda RZWP3K tidak untuk persulit nelayan dan pengusaha

Komentar