"Hari ini, semua anggota DPRD, Wali Kota Risma dan semua yang hadir mengenakan pakaian pejuang sekaligus memperingati Hari Pahlawan," kata Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono usai rapat paripurna.
Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya tersebut dihadiri Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama jajaran pejabat pemkot setempat. Rapat ini setelah upacara Hari Pahlawan di Balai Kota Surabaya.
Baca juga: BK DPRD Surabaya akhiri polemik pelemparan dokumen RAPBD
Dengan berseragam ala pejuang itulah, DPRD setempat menyetujui pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Surabaya 2020 menjadi perda.
Setelah itu, penandatanganan nota kesepakatan antara Pimpinan DPRD Surabaya dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Menurut Adi Sutarwijono yang akrab disapa Cak Awi, alokasi terbesar untuk anggaran pendidikan sebesar 21 persen dari total APBD tersebut.
Sebanyak 21 persen anggaran tersebut, kata Awi, untuk pengembangan sarana dan prasarana, pendidikan gratis, serta gaji guru.
Selain pendidikan, lanjut dia, yang mendapatkan porsi anggaran terbesar adalah bidang kesehatan yang mencapai 10 persen.
"Setelah pendidikan, kesehatan yang ketiga baru infrastruktur," kata Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini.
Baca juga: Surabaya prioritas infrastruktur, kesehatan dan pendidikan pada 2020
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyampaikan rasa syukurnya atas jumlah APBD yang cukup besar dengan harapan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya dapat lebih maksimal.
Untuk itu, Risma menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Surabaya karena telah memberikan perhatian secara maksimal serta mencurahkan segenap pikiran dan tenaga dalam melakukan pembahasan bersama untuk pemerintah daerah.
"Mudah-mudahan apa yang dilakukan tersebut dicatat sebagai amal baik," katanya.
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019
