Penanganan karhutla di Indonesia kurang efektif, sebut legislator

Penanganan karhutla di Indonesia kurang efektif, sebut legislator

Siswa SD 47 Kota Jambi gunakan masker saat melakukan aktifitas literasi membaca bersama di halaman sekolah, Kamis, (12/9/2019). (FOTO ANTARA/Muhamad Hanapi/aa).

Perkiraan pada tahun 2020 akan terjadi perubahan iklim yang lebih ekstrem. Antisipasi kebakaran hutan dan lahan harus lebih siap
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Slamet mengatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia masih kurang efektif, terbukti dengan luas lahan terbakar yang setiap tahun cenderung bertambah.

"Saya secara pribadi menyampaikan apresiasi kepada para satgas kebakaran yang sudah berupaya memadamkan kebakaran. Mereka bekerja sangat antusias ingin mengembalikan harkat dan martabat bangsa yang tercoreng akibat kabut asap," kata legislator dari daerah pemilihan (dapil) IV Kota/Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat itu di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan selama periode 5 tahun terakhir, 2019 merupakan tahun yang mencatatkan karhutla terbesar dengan luas lahan yang terbakar lebih merata hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Slamet, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi yang terjadi sejak September 2019 hingga saat ini telah lebih dari 86.000 hektare.

Baca juga: Karhutla Riau habiskan Rp468 miliar bikin sedih Komisi IV DPR

Kebakaran terluas terjadi pada kawasan berizin seperti kawasan lindung, konservasi dan restorasi ekosistem.

Hal itu, kata dia,  bukan hanya menghancurkan ekosistem, tetapi juga memusnahkan satwa yang hidup di dalamnya, terutama kelompok reptil. Banyak satwa besar keluar dari habitat mereka dan masuk ke perkampungan warga, misalnya harimau dan gajah.

Politikus PKS itu mengatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan sudah menjadi kejadian yang rutin terjadi saat musim kemarau tiba.

Namun, ia belum melihat aksi spektakuler dari pemerintah untuk membangun sistem pencegahan akibat kebakaran hutan sehingga ada manajemen terpadu yang dapat mengantisipasinya.

Slamet menilai regulasi penanganan kebakaran hutan dan lahan masih tumpang tindih. Hal itu mengakibatkan aturan yang menaungi malah menghambat penanganan karhutla.

Selain itu, Badan Restorasi Gambut (BRG), menurutnya, belum memiliki arah yang jelas dalam penanganan karhutla. Padahal BRG sudah menjadi badan dengan pengelolaan anggaran yang mandiri.

"Penegakan hukum harus tegas, terutama kepada korporasi yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pembakaran hutan. Satwa, flora hingga kehidupan manusia sangat terganggu bahkan mengurangi kualitas hidupnya akibat kabut asap yang ditimbulkannya. Saya berharap, pemerintah segera memiliki alternatif tambahan dalam penanganan karhutla ini," katanya.

Slamet memprediksi tahun depan iklim akan semakin ekstrem. Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah untuk membuat persiapan lebih matang untuk menghadapi kondisi yang lebih ekstrem tersebut.

"Perkiraan pada tahun 2020 akan terjadi perubahan iklim yang lebih ekstrem. Antisipasi kebakaran hutan dan lahan harus lebih siap. Dengan persiapan yang lebih kokoh, kita semua berharap bahwa penangan kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalisasi. Keberhasilan penanganan karhutla tahun depan menjadi tolak ukur kinerja Kementerian Lingkungan Hidup bersama dengan BRG," demikian Slamet.

Baca juga: Delapan hektare hutan di Nyalindung Sukabumi terbakar

Baca juga: Gubernur Jambi perpanjang darurat karhutla hingga Hari Pahlawan

Baca juga: Ribuan masker dibagikan untuk warga Jambi yang terpapar asap karhutla


 

Pewarta: Katriana
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Berkat desakan DPR, hak PLKB BKKBN non PNS akan terpenuhi

Komentar