Komisi I minta Menhan serius tangani persoalan di Papua

Komisi I minta Menhan serius tangani persoalan di Papua

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelang rapat di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11/2019). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aa.

Berkaitan dengan anggaran, perlu peningkatan uang kesejahteraan karena selama ini acuannya di wilayah Jawa, Kalimantan dan Sumatera. Tapi di Papua dan Papua Barat, uang tersebut jauh dari kemampuan
Jakarta (ANTARA) - Para anggota Komisi I DPR RI meminta Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto untuk serius menangani persoalan yang terjadi di Papua dan Papua Barat.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Sugiono mengatakan permasalahan di Papua dan Papua Barat bukan hanya urusan keamanan, namun terkait kesejahteraan rakyat.

"Koordinasi terpadu dengan kementerian terkait karena yang jadi urusan di Papua bukan hanya keamanan saja, namun kesejahteraan rakyat yang solusi diambil kementerian terkait," kata Sugiono dalam RDP Komisi I DPR dengan Menhan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Baca juga: Menhan sampaikan gagasan bentuk SDM pertahanan kuat

Dia mengatakan hal tersebut sebagai rekomendasi bagi pemerintah, setelah Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Papua dan Papua Barat.

Dalam kunker tersebut menurut dia, para prajurit TNI juga menitipkan pesan bahwa mereka membutuhkan satu postur teritorial yang besar karena luas medan dan situasi di Papua dan Papua Barat.

"Berkaitan dengan anggaran, perlu peningkatan uang kesejahteraan karena selama ini acuannya di wilayah Jawa, Kalimantan dan Sumatera. Tapi di Papua dan Papua Barat, uang tersebut jauh dari kemampuan," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Jazuli Juwaini meminta pemerintah menambah jumlah prajurit TNI di wilayah Papua dan Papua Barat.

Baca juga: Komisi I gelar RDP dalami kebijakan penguatan pertahanan nasional

Dia juga mengungkapkan terkait aktivitas misionaris yang masuk ke wilayah Papua dan Papua Barat yang diduga membawa agenda tersendiri, bukan hanya menyebarkan agama di wilayah tersebut.

"Otoritas sulit mengecek atas nama misionaris, bukan persoalan sebar agama tapi yang dikhawatirkan atas nama misionaris bawa agenda tersendiri, itu bisa jadi," ucapnya.

Dia menilai apabila para misionaris tersebut bicara dan menyebarkan agama, itu tidak masalah, namun tidak bisa dibiarkan apabila mereka membawa agenda sendiri.

Baca juga: Komisi I DPR minta TNI-Polri jaga keamanan di Papua

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komisi I DPR gelar Rapat Dengar Pendapat dengan LKBN Antara

Komentar