Anti Hoax

Hoaks, Jokowi pindahkan ibu kota karena tamu asing suka bertemu Anies

Hoaks, Jokowi pindahkan ibu kota karena tamu asing suka bertemu Anies

Presiden Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kanan) saat halalbihalal di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/6/19) ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp. (ANTARAFOTO/PUSPA PERWITASARI)

Penjelasan Presiden itu juga sekaligus membantah opini tentang Ibu Kota Indonesia yang dipindahkan ke Kalimantan karena Presiden Jokowi "ngambek" tamu asing lebih suka bertemu Gubernur Anies Baswedan.
Jakarta (ANTARA/JACX) - Sebuah akun Facebook baru-baru ini mengunggah pernyataan terkait pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jawa ke Kalimantan.

Kiriman tersebut juga memuat narasi yang menyatakan bahwa alasan Kepala Negara memindahkan Ibu Kota RI dari Jakarta adalah karena tamu dari luar negeri lebih suka bertemu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dibanding mendatangi Istana Negara.

Unggahan di platform Facebook itu juga menyertakan sebuah karikatur berwajah Presiden Jokowi, yang tengah membopong Monumen Nasional (Monas) dan empat foto Gubernur Anies Baswedan yang sedang bercengkerama dengan tamu-tamu dari luar negeri.

Klaim: Alasan Presiden Jokowi pindahkan ibu kota karena tamu luar negeri hanya mau bertemu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Rating: Salah/Disinformasi

Penjelasan:
Penelusuran yang dilakukan Antara pada Senin menunjukkan narasi soal pemindahan ibu kota yang dikaitkan dengan Presiden Jokowi serta Gubernur Anies Baswedan ini, sebenarnya telah beredar di Facebook sejak Mei 2019.

Selain tersebar di media sosial besutan Mark Zuckerberg itu, narasi tersebut ternyata juga dimuat di salah satu portal daring dengan judul 'Gara-gara Tamu Asing Sering ke Kantor Anies daripada ke Istana Presiden, Ibukota pun Dipindah', yang diunggah pada 3 Mei 2019
.
Tangkapan layar konfirmasi hoaks pemindahan ibu kota oleh Kominfo (Antara/Kominfo)


Dalam konferensi pers yang diadakan di Istana Negara pada 26 Agustus 2019, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa Pulau Jawa tengah "memikul" beban berat, berupa masalah kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, serta parahnya polusi udara dan air.

"Beban Pulau Jawa semakin berat dengan penduduk sudah 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia ada di Pulau Jawa," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Mantan Wali Kota Solo itu menambahkan besarnya beban perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan Kota Jakarta, menjadikan kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Jawa terus meningkat meskipun sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah.

Persoalan-persoalan tersebut, menurut Kepala Negara, menjadi alasan dialihkannya pusat pemerintahan dari Provinsi DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara.

Penjelasan Presiden itu juga sekaligus membantah opini tentang Ibu Kota Indonesia yang dipindahkan ke Kalimantan karena Presiden Jokowi "ngambek" tamu asing lebih suka bertemu Gubernur Anies Baswedan. 

Cek fakta: Pemerintah pindahkan ibu kota karena beban di Pulau Jawa berat

Cek fakta: Pemerintah cari skema khusus non-APBN biayai pemindahan ibu kota

Cek fakta: Pemerintah sudah punya 180 ribu hektare lahan di lokasi ibu kota baru



 

Pewarta: Tim JACX dan Kominfo
Editor: Arie Novarina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Istana finalisasi nama anggota Dewas KPK

Komentar