Ketua Banggar DPR: Kemunculan desa fiktif jangan dianggap remeh

Ketua Banggar DPR: Kemunculan desa fiktif jangan dianggap remeh

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR periode 2019-2024 dari Fraksi PDI Perjuangan Said Abdullah memegang palu pimpinan usai rapat penetapan Ketua Banggar di ruang Banggar, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/10/2019). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aa.

Dana Desa ini dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa
Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa munculnya desa fiktif terkait penyaluran Dana Desa tidak boleh dianggap sebelah mata, sehingga persoalan ini harus dituntaskan, karena dana desa itu berasal uang pajak rakyat yang disetor ke APBN.

“Saya mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan yang segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), serta Kepolisian, untuk menelusuri 'desa siluman' dan jumlah Dana Desa yang sudah mengalir ke desa-desa,” kata Said Abdullah lewat keterangannya di Jakarta, Selasa.

Said Abdullah mengatakan pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah preventif dan penindakan.

Politisi senior PDIP ini menjelaskan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tidak bisa dilepaskan dari keinginan negara untuk memperkuat peran dan fungsi desa dalam mata rantai pembangunan.

Tujuannya antara lain meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Hal ini menggambarkan adanya keinginan kuat untuk mempercepat pembangunan ekonomi, tidak hanya pembangunan fisik tetapi juga pemberdayaan masyarakat desa, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

“Dana Desa ini dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa,” ujar Said Abdullah.

Lebih lanjut, Ketua DPP PDI P Bidang Perekonomian ini mengatakan terdapat beberapa langkah yang bisa digunakan untuk meminimalisir penyelewengan Dana Desa. Pertama, memperkuat pengawasan yang dilakukan aparat pemerintahan di atasnya, mulai dari kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pusat.

Kedua, memperkuat database mengenai pengelolaan Dana Desa yang bisa digunakan untuk monitoring keberadaan Dana Desa. Ketiga, meningkatkan partisipasi publik dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa.

“Dan Keempat, memberikan reward dan punishment dari pemerintah terhadap pengelolaan dana desa dalam bentuk Dana Insentif Desa,” ucap Said Abdullah.

Selain itu, peran dan fungsi DPR dalam mengawasi pelaksanaan Dana Desa perlu lebih dioptimalkan. “Ke depan DPR harus lebih proaktif dalam mengawasi penggunaan Dana Desa, sehingga bisa mengantisipasi penyelewengan Dana Desa lebih dini," pungkasnya.

Program Dana Desa yang dilakukan sejak 2015, sudah menjangkau 74.954 Desa di seluruh Indonesia, terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pada 2015 alokasi Dana Desa dianggarkan sebesar Rp 20,8 triliun, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 46,9 triliun, pada 2017 dan 2018 meningkat menjadi Rp 60 triliun, pada 2019 untuk 74.597 desa. Tahun depan, alokasi naik menjadi Rp72 triliun.

Baca juga: Wapres Ma'ruf minta data dana desa terus diperbarui

Baca juga: Menteri Desa: Tidak ada desa fiktif


Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wagub Sultra bantah tanda tangani Perda desa fiktif

Komentar