Menteri PUPR tekankan sinergi pemerintah-BUMN-pendidikan

Menteri PUPR tekankan sinergi pemerintah-BUMN-pendidikan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (tengah) dan Dirut Wijaya Karya Tumiyana (kedua dari kanan) seusai membuka Forum Engineering 10 di Jakarta, Selasa (12/11/2019). ANTARA/M Razi Rahman/am.

Titik krusial adalah sinergi pemerintah, BUMN, dan lembaga pendidikan untuk menjadi perintis percepatan ini
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta berbagai lembaga pendidikan dalam rangka melesatkan kinerja digitalisasi konstruksi nasional.

"Titik krusial adalah sinergi pemerintah, BUMN, dan lembaga pendidikan untuk menjadi perintis percepatan ini," kata Basuki Hadimuljono dalam acara Forum Engineering 10 di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, sinergi antara tiga pilar tersebut merupakan salah satu faktor untuk mencapai kesuksesan dari percepatan transformasi digital dalam bidang konstruksi di Indonesia.

Menteri PUPR juga berpendapat bahwa integrasi dengan dunia pendidikan menjadi penting karena terdapat berbagai langkah terobosan konstruksi baru seperti pemindahan ibu kota negara.

"Pemindahan ibu kota bukan hanya sekadar memindahkan kantor Kementerian PUPR atau Kemendikbud ke sana. Kita juga mengubah mind set kita, agar bisa menarik talenta global ke ibukota negara sebagai kemajuan peradaban Indonesia ke depan," katanya.

Untuk itu, ujar Menteri Basuki, penting pula bagi berbagai pihak terkait untuk menyiapkan bakat guna mengembangkan kapasitas digital di dunia konstruksi.

Ia mendorong agar pelaku usaha industri konstruksi juga banyak bergaul dengan generasi milenial agar juga dapat up to date atau termutakhirkan dengan kondisi global.

Berdasarkan data dari lembaga konsultan manajemen multinasional McKinsey, sekitar 9 persen, atau sekitar 14 juta warga, dari tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2030 mendatang adalah terkait dengan sektor konstruksi.

Untuk itu, Indonesia juga harus dapat menyiapkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi hal tersebut, terutama dalam melakukan link and match antara kurikulum pendidikan dan kondisi dunia kerja.

Sementara itu, Direktur Utama PT Wijaya Karya (Wika) Tumiyana, sebagai penyelenggara utama dari perhelatan tersebut, menyatakan siap untuk terus membantu memajukan dunia konstruksi nasional.

Baca juga: Pemerhati sebut cetak biru sinergikan pemerintah pusat dan daerah

Baca juga: Menteri PUPR: Penelitian harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat


 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menteri PUPR anggarkan Rp 2.000 triliun untuk infrastruktur

Komentar