"Kami mendukung penerapan transaksi non tunai, akan tetapi jangan hanya bisa menggunakan uang elektronik yang dikeluarkan satu bank saja.Padang, (ANTARA) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai penerapan sistem non tunai pada transaksi publik yang hanya bisa memakai satu kartu perbankan berpotensi menimbulkan diskriminasi.
"Kami mendukung penerapan transaksi non tunai, akan tetapi jangan hanya bisa menggunakan uang elektronik yang dikeluarkan satu bank saja," kata Kepala Kantor Wilayah I KPPU Ramli Simajuntak saat dihubungi dari Padang, Sumatera Barat, Selasa.
Menurut dia pihaknya menerima laporan adanya penggunaan transaksi nontunai pada fasilitas umum di Sumbar yang hanya bisa dipakai menggunakan uang elektronik dari satu bank saja.
"Misalnya di Bukittinggi masuk kebun binatang hanya bisa pakai brizi, di Padang naik bus Trans Padang juga brizi, kemudian masuk kolam renang Teratai pakai BNI," kata dia.
Menurut dia hal ini berpotensi terjadi pelanggaran persaingan usaha kecuali pemerintah kota sebelumnnya sudah mengundang semua perbankan dan menawarkan siapa yang siap menyediakan fasilitas pembayaran non tunai.
Baca juga: Legislator desak KPPU tindak tegas "predatory pricing" semen Tiongkok
Akan tetapi menurutnya contoh yang tepat adalah pembayaran tol yang bisa menggunakan semua kartu sehingga masyarakat tidak repot.
Ia menyampaikan akan meneliti hal ini dan mencari tahu apakah ada indikasi persaingan usaha tidak sehat.
Selain itu jika fenomena ini dibiarkan bisa-bisa satu orang akan mengoleksi 10 kartu karena beda pembayaran beda lagi kartu yang bisa dipakai.
"Semestinya karena ini untuk kepraktisan harus bisa melayani semua kartu," katanya.
Sebelumnya Pemerintah Kota Padang mulai memberlakukan pembayaran nontunai untuk masuk kolam renang Teratai yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
Wali Kota Padang Mahyeldi mengatakan pembayaran masuk kolam renang Teratai dengan non tunai ini merupakan salah satu bagian untuk meminimalkan penggunaan uang tunai dan program untuk menjadikan Kota Padang sebagai Smart City'.
"Trans Padang sudah menggunakan kartu. Tinggal nanti kapan-kapan perlu nanti dengan hanya satu kartu itu bisa transaksi di mana saja," kata Mahyeldi.
Baca juga: KPPU berkoordinasi dengan Pertamina terkait kelangkaan BBM bersubsidi
Pewarta: Ikhwan Wahyudi
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2019
