Dinsos Kalteng kucurkan Rp150 miliar per tahun entaskan kemiskinan

Dinsos Kalteng kucurkan Rp150 miliar per tahun entaskan kemiskinan

Rapat koordinasi rekonsiliasi penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan di Palangka Raya, Senin, (11/11/19). ANTARA/Adi Wibowo

Palangka Raya (ANTARA) - Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahun mengucurkan dana sebesar Rp150 miliar, untuk mengentaskan masalah kemiskinan yang terjadi di daerah setempat.

"Menurut data yang kami punya ada sekitar 50 ribu warga Kalteng masuk kategori miskin, namun pada tahun ini sudah berkurang sekitar 2.000 sehingga menjadi 48 ribu warga miskin," kata Kepala Dinsos Kalteng, Suhaemi di Palangka Raya, Selasa.

Dinsos Kalteng mengklaim, melalui penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan selama ini, tentunya berdampak sangat signifikan dalam upaya pengentasan warga miskin. Terlebih penyalurannya dilakukan secara teliti dan hati-hati, sehingga tepat sasaran.
Baca juga: Ratusan lansia di Kalteng terima bantuan Kemensos RI

Maka dari itu pihaknya juga menggelar Rapat Koordinasi Rekonsiliasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan yang melibatkan peserta PKH pada setiap kabupaten dan kota, dipusatkan di Palangka Raya bersama pihak perbankan selama tiga hari.

"Rapat tersebut tidak lain guna mengevaluasi kinerja petugas kami yang jumlahnya sekitar 317 orang. Kemudian menyamakan persepsi dengan pihak perbankan, bekerja sama menyalurkan bantuan langsung tunai tersebut kepada masyarakat miskin," tegasnya.

Ditambahkan Suhaemi yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kalteng itu, program PKH adalah program yang tepat sasaran.
Baca juga: Kalteng selektif terima bantuan kesehatan organisasi internasional

Bahkan bank dunia sekalipun, juga mengakui bahwa program tersebut sangat signifikan mengentaskan persolan kemiskinan di provinsi yang memiliki luas dua kali pulau Jawa itu.

"Berdasarkan uji petik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, program tersebut sangat kecil tingkat kesalahannya. Maka dari itu program PHK setiap tahunnya terus kami evaluasi," ucap Suhaemi.

Dengan adanya rapat rekonsiliasi penyaluran bantuan PKH tersebut, tentunya ada kendala-kendala yang harus dicarikan solusinya. Misalnya pemberian bantuan tunai kepada masyarakat miskin yang tidak memiliki Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

"Kendala seperti itu juga akan dikoordinasikan dengan pihak bank, guna mencarikan solusi terbaiknya," ujarnya.
Baca juga: Mensos targetkan angka kemiskinan turun menjadi 9 persen

Pewarta: Kasriadi/Adi Wibowo
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar