Penggunaan kemasan produk berkelanjutan digencarkan di masyarakat

Penggunaan kemasan produk berkelanjutan digencarkan di masyarakat

Seorang warga membilas tangannya usai membuang sampah sisa sayuran di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di Jakarta, Senin (4/11/2019). Pemerintah provinsi DKI Jakarta menobatkan wilayah kampung hijau berseri tersebut sebagai percontohan wilayah pengurangan sampah, yang merupakan bagian dari program Sampah Tanggung Jawab Bersama (SAMTAMA). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Jakarta (ANTARA) - Penggunaan emasan produk berbahan ramah lingkungan dan berkelanjutan digencarkan oleh berbagai pihak termasuk masyarakat, Federasi Kemasan Indonesia (IPF) hingga Organisasi Kemasan Dunia (WPO).

Salah satunya adalah masyarakat di Kampung Hijau Berseri, RW 03, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, yang sudah terbiasa memelihara lingkungan hingga memilah sampah di rumah tangga masing-masing

Kebiasaan itu menjadi percontohan di Jakarta, kata Ketua RW 03 Sardini di Jakarta, Selasa.

Dengan semakin banyaknya kemasan ramah lingkungan dan berkelanjutan, akan berdampak positif pada lingkungan secara umum di ibu kota.

"Sebelum program Sampah Tanggung jawab Bersama (Samtama) Pemprov DKI ada, kami sudah ada duluan untuk pemilahan sampah, sudah jalan sendiri, mungkin karena bagus dan terdengar pemerintah sehingga dijadikan percontohan buat RW-RW lain," katanya.

Jika ada yang gencar mengampanyekan kemasan ramah lingkungan tentu sesuatu yang positif untuk keberlangsungan lingkungan secara luas karena pasti daya urainya lebih cepat.

Baca juga: Nabung sampah, edukasi kebersihan, sampai inklusi keuangan
Baca juga: Kampanye menabung dengan sampah, BNI Raih Padmamitra+ Award 2019


Pemilahan sampah di lingkungan RW 03 yang terdiri dari 18 RT itu belum seluruhnya dilakukan warganya.

Namun dengan program pengurangan sampah, penghijauan serta kampanye penggunaan kemasan ramah lingkungan, diharapkan kesadaran warga setempat bahkan Indonesia secara umum terkait kebersihan lingkungan semakin meningkat.

"Pemerintah DKI menargetkan pengurangan sampah 20 persen di tiap RW. "RW kami belum sampai 10 persen memang," katanya.
 
Tapi bertahap dengan program-program itu dia yakin bisa di atas 20 persen pengurangan sampah nantinya. "Karena tiap hari yang milah sampah organik dan anorganik itu bertambah," ujar Sardini.

Sebelumnya, kebijakan penggunaan kemasan ramah lingkungan dan berkelanjutan juga digaungkan oleh Federasi Kemasan Indonesia (IPF) dan Organisasi Kemasan Dunia (WPO) yang menyelenggarakan Global Packaging Conference bertajuk "Meet the Challenges of Packaging Today & Tomorrow" pada 6-8 November 2019 di Bali dengan dihadiri sekitar 150 peserta dari 24 negara di dunia.

Presiden WPO Pierre Pienar menyatakan semua negara di dunia perlu mencari jalan keluar dalam memproduksi kemasan yang berkualitas baik dari segi kesehatan konsumen maupun ramah bagi lingkungan.

"Semua negara-negara yang memproduksi kemasan diharapkan secara serius memperhatikan hal ini dengan terus beradaptasi dengan teknologi canggih dalam setiap tahapan produksi sehingga mampu menghasilkan produk kemasan yang sehat dan ramah lingkungan," kata Pierre dalam keterangannya.

Baca juga: Dinas LH DKI Jakarta siagakan satgas evakuasi sampah saluran sungai
Baca juga: LH: Penutupan jalan akibat demo tak ganggu operasional truk sampah DKI


Namun demikian, baik WPO dan IPF menilai kemasan-kemasan produk itu memiliki tantangan yang dihadapi secara global, seperti pembatasan merek (brand restriction) dan kemasan polos tanpa desain (plain packaging) yang telah diterapkan di beberapa negara seperti Australia, Inggris dan Cile ini yang disebutkan mereka akan mulai diikuti oleh Indonesia.

Penerapan pembatasan merek yang dilakukan pemerintah, umumnya dimulai dari pengenaan pajak, secara bertahap diikuti dengan pembatasan penampilan kemasan serta kewajiban mencantumkan peringatan kesehatan pada kemasan.

Pada tahap lebih lanjut, seluruh produk yang dituju hanya dapat menampilkan kemasan polos tanpa desain, disertai nama merek dalam ukuran kecil sesuai ketentuan.

IPF menilai diperlukan kajian yang lebih menyeluruh untuk melihat dampak negatif lanjutan atas rencana kebijakan ini, khususnya risiko persaingan antar pemilik produk dan hilangnya akses konsumen ke preferensi produk konsumsi.

Hal penting yang mestinya diperbaiki adalah soal pola pikir untuk mencari solusi yang efektif, karena konsumen berhak untuk mendapatkan produk terbaik dengan konten informasi yang tertera di dalam sebuah kemasan.

"Pembatasan bisa menjadi tantangan bagi keberlanjutan bisnis di hampir semua pelaku usaha, karena kemasan merupakan sarana informasi bagi konsumen yang memang dirancang untuk menarik minat konsumen serta keunikan kemasan masing-masing," ujarnya.

Baca juga: DKI Jakarta inisiasi program "Samtama" kurangi sampah
Baca juga: DKI canangkan gerakan Sampah Tanggungjawab Bersama


Henky menyatakan dalam proses produksi kemasan, tentu ada banyak pihak yang terlibat mulai dari proses pengembangan ide kreatif sampai dengan pembentukan pola kemasan yang atraktif.

Rantai bisnis semacam ini akan terancam hilang apabila kebijakan kemasan polos diberlakukan karena pada akhirnya, setiap produk konsumsi akan memiliki standar bentuk kemasan sendiri.

Yang terpenting disini adalah informasi dan edukasi sebagai solusi bagi permasalahan kemasan baik kesehatan maupun lingkungan.

"Untuk itu, selain pengembangan teknologi kemasan yang ramah lingkungan, kemasan yang atraktif dan informatif sangatlah dibutuhkan," katanya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Styrofoam dominasi 0,59 juta ton sampah masuk laut Indonesia

Komentar