Menteri Kelautan dan Perikanan tanggapi keinginan komunitas maritim

Menteri Kelautan dan Perikanan tanggapi keinginan komunitas maritim

Ilustrasi: Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (tengah). ANTARA/M Razi Rahman/pri. (ANTARA/M Razi Rahman)

Bikin keputusan itu mudah sekali, tapi yang paling sulit adalah menghadapi realisasi dari keputusan itu
Jakarta (ANTARA) - Komunitas Masyarakat Maritim Indonesia (Kommari) menginginkan agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat membantu membangun infrastruktur perikanan yang memadai, guna memajukan kinerja sektor kelautan dan perikanan di berbagai daerah.

Ketua Umum Kommari, Henry Sutiyoso, dalam siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diterima di Jakarta, Rabu, menyampaikan sejumlah usulan kepada Menteri Edhy Prabowo ketika berkunjung ke Kantor KKP beberapa waktu lalu.

Henry menyampaikan Kommari tengah melakukan sejumlah permodelan usaha untuk memajukan industri di sektor maritim, seperti dengan mengembangkan budi daya perikanan di sejumlah pesantren. "Untuk melakukan itu semua, kita butuh regulasi yang mendukung," katanya.

Plt Ketua DPD Aceh Kommari Edi Warsa menyampaikan bahwa daerahnya memiliki 18 kabupaten/kota yang memiliki garis pantai pesisir. Hal ini menjadikannya daerah yang potensial untuk membangun sektor kelautan dan perikanan. Oleh karena itu ia mengusulkan KKP turut meningkatkan pengembangan SDM masyarakat pesisir dengan memfasilitasi sarana prasarana pendidikan bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Perikanan (STP).

Sementara itu Ketua DPD Sumatera Selatan Kommari menyampaikan tantangan yang dialami nelayan di provinsi tersebut. "Kita tidak punya pendingin ikan (cold storage)," katanya.

Adapun Ketua DPD Banten Kommari Nawawi menyatakan bahwa Banten sudah memiliki 18 pelabuhan perikanan. Namun infrastruktur yang tersedia masih terbatas dan tertinggal jauh dari Jakarta.

"Di Banten itu paling besar kapal 30 GT yang bisa masuk. Di atas 30 GT sepertinya tidak bisa," ucap Nawawi

Ia juga menyoal pelarangan 16 jenis alat tangkap tidak ramah lingkungan yang diatur dalam Permen KP Nomor 71/2016. Menurut Nawawi, mayoritas kapal yang berada di Banten menggunakan alat tangkap cantrang sehingga banyak dari mereka yang harus berhenti melaut, sehingga diharapkan pemerintah dapat mempertimbangkan kembali peraturan tersebut.

Merespon berbagai usulan tersebut, Menteri Edhy Prabowo menyatakan bahwa KKP akan meneruskan program-program yang memperkuat nelayan dan SDM, bahkan kalau dimungkinkan maka anggarannya akan ditingkatkan dan dioptimalkan.

"Saya sekali lagi tidak mau gegabah. Butuh waktu. Kita akan dalami lebih detil. Bikin keputusan itu mudah sekali, tapi yang paling sulit adalah menghadapi realisasi dari keputusan itu karena kita tidak mau keputusan ini dibuat atas dasar keinginan KKP semata. Kita mau keputusan ini dibuat atas dasar kebutuhan seluruh stakeholders kelautan dan perikanan," ucapnya.

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar