"Kalau ada persoalan hukum dan itu sudah kelihatan di awal-awal, preventif dulu. Diingatkan dulu, jangan ditunggu kemudian peristiwa terjadi kemudian baru di...," kata Presiden Jokowi, sambil mengayunkan tangannya dari atas panggung seperti adegan meJakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aparat penegak hukum untuk lebih mengedepankan cara-cara preventif (pencegahan) dalam bertindak.
Presiden menyampaikan hal tersebut di Sentul International Convention Center, Bogor, Rabu, saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 2019 yang dihadiri oleh para menteri kabinet Indonesia Maju, gubernur, bupati, wali kota, ketua DPRD provinsi dan kabupaten/kota, kajati, kajari, kepala pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, kapolda, kapolres, dandim hingga danrem serta para kepala lembaga negara terkait sejumlah 2.693 orang.
"Saya sampaikan ke Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, kita sampaikan kalau jelas-jelas keliru sejak awal diingatkan dong, gubernur ini keliru benarkan dong, jangan ditunggu keliru baru terus dikerjakan, baru setelah rampung ditebas, ndak bisa seperti ini, harus diakhiri seperti ini. Jangan sampai ini kejadian baik di kejari, di kejati, di polres, baik di polda menyangkut masalah hukum," ujar Presiden Jokowi.
Baca juga: Istana perintahkan bom Medan ditangani cepat dan jaga rasa aman warga
Presiden pun meminta agar tidak ada kriminalisasi kebijakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
"Selanjutnya mengenai kebijakan, jangan ada yang namanya kebijakan itu dikriminalisasi, dicari-cari. Saya mendengar ini banyak sekali kalau tidak ada 'mens rea', tidak ada niat jahatnya jangan dicari-cari, yang namanya orang, pekerjaan banyak sekali," kata Presiden.
Presiden memberi contoh di Provinsi DKI Jakarta, terdapat 57 ribu mata anggaran kalau ada yang didapati keliru, maka harus segera cepat diingatkan.
"Gak mungkin gubernur mengontrol segitu banyaknya, jadi awal-awal sebelum dia bekerja melaksanakan program itu. Inilah 'mindset' kita, kita ubah semua dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, jadi yang namanya lelang pengadaan barang dan jasa itu bertahun-tahun sejak saya masuk ke pemerintahan, 15 tahun yang lalu sampai sekarang belum berubah banyak dalam pengadaan barang dan jasa," ujar Presiden lagi.
Presiden pun mengecam proses lelang barang dan jasa yang masih dikerjakan pada akhir tahun anggaran yaitu September.
"Kenapa tidak mulai lelang pengadaan barang dan jasa bulan Januari. Kenapa terus menunggu sampai September baru lelang, ada apa ini. Sehingga kualitas barang yang dihasilkan jadi jelek. Bulan November masih ada lelang, coba cek di LKPP, yang namanya e-Procurement, e-Tendering konstruksi Rp31 triliun masih dimulai di bulan November, mau jadi barang apa nanti," ujar Presiden pula.
Baca juga: Presiden Jokowi minta kepala daerah "tutup mata" dalam proses izin
Presiden Jokowi juga meminta agar jajaran TNI dan Polri berhati-hati dalam mengambil tindakan sekecil apa pun.
"Sekecil apa pun peristiwa jangan menggampangkan karena kita penuh 'discontent', ketidakpuasan, hati-hati, di Hong Kong sudah 5 bulan demonstrasi terus selama 5 hari seminggu. Di Chile juga sama urusan kenaikan tarif transportasi yang hanya 4 persen, sehingga APEC yang harusnya dilaksanakan di bulan ini dibatalkan, hati-hati 'discontent' seperti ini," kata Presiden Jokowi pula.
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019
