Peneliti soroti potensi ketergantungan impor energi kawasan ASEAN

Peneliti soroti potensi ketergantungan impor energi kawasan ASEAN

Salah satu pembangkit listrik sumber energi baru terbarukan (EBT) memanfaatkan tenaga surya atau PLTS yang dibangun PT PLN (Persero) di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. (Dok. Humas PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah NTT)

Jakarta (ANTARA) - Peneliti dan Analis Energi dari The Economist Intelligence Unit (EIU) Peter Kiernan menyoroti potensi semakin ketergantungannya sumber energi yang berasal dari impor untuk memenuhi kebutuhan energi negara-negara di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia.

"Kawasan Asia Tenggara bergerak dengan cepat ke arah ketergantungan impor energi, terutama karena terus berlanjutnya permintaan minyak bumi yang terus meningkat," kata Peter Kiernan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Selain itu, ujar dia, dengan semakin meningkatnya penggunaan batu bara untuk membangkitkan energi, maka emisi kawasan itu juga diperkirakan bakal semakin terus meningkat, setidaknya sampai jangka waktu tahun 2040 mendatang.

Baca juga: DEN paparkan strategi kurangi ketergantungan energi fosil

Untuk itu, Peter menginginkan negara-negara tersebut, termasuk Indonesia, untuk mengadopsi secara lebih erat terhadap penggunaan energi terbarukan, yang ke depannya juga akan bisa mengurangi ketergantungan impor.

"Ini akan membutuhkan investasi yang signifikan selama beberapa dekade mendatang, dengan menggabungkan teknologi energi yang lebih bersih, serta efisiensi energi," paparnya.

Dengan mengadopsi hal tersebut, maka selain mengurangi intensitas karbon dari sistem energi regional di Asia Tenggara, kawasan tersebut juga bakal mendapatkan manfaat baik ketahanan energi, ekonomi, serta yang terkait dengan iklim.

Baca juga: Tekan impor BBM, pemerintah maksimalkan energi baru terbarukan

Sebagaimana diwartakan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendukung masuknya investasi sektor energi baru dan terbarukan untuk mendorong potensi yang belum tergali secara optimal dan menurunkan emisi pada 2030 menjadi sebesar 29 persen.

"Indonesia telah mendapatkan peringkat Triple B (BBB) dan masuk dalam rating investment grade country dari lima lembaga pemeringkat internasional. Artinya bahwa investor seharusnya tidak perlu khawatir untuk berinvestasi di Indonesia," kata Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kemenko Perekonomian Montty Girianna dalam acara Launching Program Clean Energy Finance and Investment Mobilisation (CEFIM) Indonesia, di Jakarta, Jumat (8/11).

Montty mengatakan upaya untuk mengembangkan infrastruktur energi baru dan terbarukan masih menghadapi berbagai tantangan antara lain terkait persoalan lahan, masalah sosial, teknis perizinan, permasalahan regulasi dan pendanaan.

Untuk alternatif pembiayaan energi ini, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden No 77 Tahun 2018, pemerintah telah membentuk Badan Layanan Umum Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia baru menginjak pada angka 8 persen atau sekitar 32 Giga Watt.

“Kita memiliki banyak sumber-sumber energi yang harus kita utilisasi, seperti geo-thermal, sumber daya air, dan lain-lain. Sumber-sumber energi di Indonesia kurang lebih ada 400 Giga Watt dan terealisasi baru sekitar 8 persen atau 32 Giga Watt,” ujar Arifin.

Menteri ESDM juga menekankan pentingnya menyosialisasikan program-program energi baru terbarukan kepada masyarakat untuk meningkatkan dukungan masyarakat akan hadirnya energi bersih. Pelibatan masyarakat diharapkan akan mendorong dan memperluas pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia.

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden sampaikan kontribusi RI hadapi situasi darurat iklim

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar