Menko PMK paparkan program di sektor pendidikan

Menko PMK paparkan program di sektor pendidikan

Menteri Koordinator (Menko) PMK Muhadjir Effendy saat memberikan paparan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Rabu (13/11/2019). (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

Kita akan mulai membiasakan dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan yaitu cinta Tanah Air, keagamaan, dan lain sebagainya
Bogor (ANTARA) - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memaparkan sejumlah program kerja di sektor pendidikan yang akan dilaksanakan pemerintah selama lima tahun ke depan dalam rapat koordinasi nasional.

"Program kerja di pendidikan tersebut dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)," kata dia di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Rabu.

Ia mengatakan pemerintah akan mulai memberikan nilai-nilai kebangsaan untuk anak usia dini, sebagai salah satu upaya membentuk karakter anak bangsa sejak kecil.

"Kita akan mulai membiasakan dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan yaitu cinta Tanah Air, keagamaan, dan lain sebagainya," kata dia.

Baca juga: Kemenko PMK tekankan peningkatan SDM dalam program lima tahun ke depan

Ia menjelaskan pemberian nilai-nilai kebangsaan akan berdampak positif bagi anak-anak.

Hal tersebut, katanya, dilakukan melalui program intervensi pemerintah dengan Bantuan Operasional PAUD (BOP) dan program Pelayanan Sosial Dasar (PSD) PAUD.

Selain itu, pemerintah juga sedang melakukan program secara besar-besaran, yaitu membangun satu desa satu PAUD melalui Kementerian Desa (Kemendes).

Pada fase pendidikan menegah, katanya, pemerintah akan melakukan sejumlah intervensi pendidikan, antara lain pembaharuan guru, distribusi, penyelarasan kurikulum, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Meskipun demikian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI pada Kabinet Kerja Presiden Jokowi tersebut, mengaku masih banyak pekerjaan yang mesti diselesaikan, terutama antara pemerintah pusat dan daerah.

"Terutama ini tentang guru honorer yang sekarang sedang kita bahas," katanya.

Pemerintah mencatat setidaknya terdapat 800 ribu guru honorer yang tersebar di seluruh Tanah Air. Kemenko PMK memastikan sedang melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mencari solusi.

Solusi untuk guru honorer tersebut, yaitu memberikan gaji yang dialokasikan dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperkirakan bagi sektor pendidikan sehingga ke depan pendapatan para pendidik itu tidak hanya dari BOP.

Baca juga: Kemenko: Pemerintah jaring pemuda sebagai agen perubahan
Baca juga: Kemenko PMK ingatkan risiko akibat pertumbuhan bisnis digital

 

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenko PMK Wadahi Para Jawara

Komentar