Tidak dimulai dari nol pembahasan RUU PKS, sebut Menteri PPPA

Tidak dimulai dari nol pembahasan RUU PKS, sebut Menteri PPPA

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Puspayoga (dua kanan) saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019). (FOTO ANTARA/Dewanto Samodro)

Justru kami akan mengkaji hingga menemukan persepsi yang sama, agar tidak rancu dan tidak bias
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Puspayoga mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dengan DPR periode 2019-2024 tidak akan mulai dari nol, tetapi melanjutkan hasil pembahasan dengan DPR periode sebelumnya.

"Justru kami akan mengkaji hingga menemukan persepsi yang sama, agar tidak rancu dan tidak bias," katanya saat ditemui wartawan seusai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Dalam rapat kerja tersebut, Menteri PPPA memaparkan rapat terakhir dengan Komisi VIII periode 2014-2019 pada 25 September 2019 telah menyepakati pembentukan tim perumus.

Selain itu, substansi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual meliputi pencegahan, pelindungan dan rehabilitasi terhadap korban.

"Pembahasan lebih lanjut mengenai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sesuai dengan ketentuan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan," katanya.

Pembahasan terakhir dengan DPR periode 2014-2019 juga menyepakati penyelesaian RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan dilimpahkan pada DPR periode 2019-2024.

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Gerindra Zainul Arifin mengatakan meskipun RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menimbulkan pro dan kontra, fraksinya mendorong agar segera disahkan.

"Kami berharap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada periode ini bisa masuk dalam Program Legislasi Nasional dan segera disahkan oleh DPR," katanya.

Zainul menilai perempuan dan anak Indonesia sudah dalam kondisi darurat kekerasan seksual sehingga perlu ada aturan yang tidak hanya mencegah, tetapi juga melindungi dan merehabilitasi korban. 

Baca juga: Panja RUU PKS-pemerintah sepakat bentuk Tim Perumus

Baca juga: Pengamat: Pembahasan RUU PKS perlu melibatkan masyarakat

Baca juga: MUI: RUU PKS sebaiknya tunggu pengesahan RKUHP

Baca juga: RUU PKS perlu dimasukkan aturan kejahatan seksual sesama jenis

Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar